Tahulah pian, Kota Banjarmasin ternyata baru mengenal infrastruktur modern mendekati tahun 1900. Kota Banjarmasin pertama kali mengenal modernisasi sejak zaman Kesultanan Banjar pada tahun 1898. Tahun itu, baru dimulai pembangunan jalan di wilayah tengah kota yang sekarang bernama Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Nol Kilometer atau dulunya kawasan Benteng Tatas.
Tahun itu, merupakan tahun yang dinamai transisinya budaya Banjar dari sungai ke darat.
Masyarakat suku Banjar sebelumnya identik dengan aktivitas di sungai, mulai dari mandi, masak, transaksi jual beli alias berdagang, dan aktivitas lainnya yang menggunakan jukung atau perahu.
"Tahun 1898, Banjarmasin baru mulai dibangun jalan oleh kolonial Belanda. Itu awalnya ada jalan darat yang dibangun di Nol Kilometer hingga jalan Lambung Mangkurat dan kotamadya (Balai Kota, red)," ungkap Dosen Pendidikan Sejarah FKIP ULM Banjarmasin Mansyur, kemarin (28/12.
Seiring itu infrastruktur berkembang dan mulai dibangun berbagai bangunan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Lambung Mangkurat, hingga Jalan RE Martadinata.
Masuk tahun 1919-1920, di tiga jalan tersebut mulai dibangun jembatan pertama yakni Jembatan Ulin sebutan lainnya Jembatan Ringkap atau jembatan buka tutup. Jembatan Ulin kemudian terus mengalami perubahan hingga masuk pada masa penjajahan Jepang. Jembatan dinamai Jembatan Yamatobasi, dan berubah dengan nama hingga sekarang.
"Memasuki tahun 1919, sudah mulai masuknya budaya Eropa ditandai dengan pembangunan Jembatan Ulin. Kini dinamakan Jembatan Dewi," bandingnya.
Budaya Eropa semakin berkembang pada tahun 1920 itu. Seiring panjangnya pembangunan jalan darat, mobil sudah mulai diperkenalkan di pusat Kota Banjarmasin. Mobil itu mulanya digunakan untuk operasional kolonial Belanda.
Kemudian dibangun perumahan bangunan Eropa di wilayah Jalan Lambung Mangkurat. Perkampungan orang Belanda. Seiring itu telah masuk mobil, telepon, listrik di perkampungan orang Belanda di daerah Lambung Mangkurat. "Berikutnya, ke kawasan Kantor Wali Kota sekarang. Di sana dibangun pelabuhan sebagai pusat ekonomi Kota Banjarmasin," tuturnya.
Masuk tahun 1938, modernisasi Kota Banjarmasin mulai dinobatkan sebagai ibu kota bentukan kolonial Belanda atau kepemerintahan Residen Borneo Barat dan Selatan.
Masa NKRI pada pemerintahan orde lama tahun 1959, Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan produk undang-undang yakni Banjarmasin sebagai kota praja atau kotamadya. Kemudian wilayah II ada pada 7 daerah seperti Martapura, Kotabaru, Batola, Kotabaru, HSU, HST. "Tahun 1959, mulailah dilantik penguasa daerah oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan," tutupnya.
Editor : Eddy Hardiyanto
Editor : Arief