Perjuangan Hassan Basry di Kalimantan Selatan (Kalsel) selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu. Puncaknya beliau berhasil memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia (RI) yang dikenal dengan Proklamasi 17 Mei 1949 atau proklamasi Kalimantan. Ia memproklamirkan Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan di Ni'ih, Kabupaten HSS.
Aliman Syahrani, salah satu pemerhati budaya di Kabupaten HSS menuturkan, markas perjuangan Hassan Basry dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan di Kabupaten HSS selalu berpindah-pindah.
“Ada di Desa Tabihi, Karang Jawa dan Padang Batung. Di seputaran Kecamatan Padang Batung,” ceritanya. Markas perjuangan dulu tidak seperti saat ini yang berbentuk dan ada bangunannya. “Bisa di pojok rumah, bekas rumah penduduk tidak terpakai. Tidak mesti harus ada kantornya dan tidak menetap,” tuturnya.
Berpidah-pindahnya lokasi dan tidak menetapnya markas perjuangan untuk menghindari pelacakan dari Belanda. “Itu dilakukan untuk menghindari Belanda,” ucapnya.
Salah satu pernah terdeteksi sebagai markas perjuangan Hassan Basry berada di Durian Rabung, Kecamatan Padang Batung. “Yang merupakan bekas kantor pertanian atau perkebunan Belanda. Nama kantornya Landbaouw dalam bahasa Belanda,” sebutnya.
Selain itu, markas perjuangan juga pernah menggunakan bangunan KMDT atau komando militer daerah tengah yang berada di bawah ALRI di Jalan Gerilya Karang Jawa.
“Rumah warga pernah dijadikan KMDT yang juga salah satu markas perjuangan Hassan Basry,” ujarnya. Selesai perang kemerdekaan, Hassan Basry melanjutkan pendidikan agamanya ke Universitas Al Azhar tahun 1951 – 1953. Selanjutnya diteruskan di University Cairo tahun 1953 – 1955.
Sekembalinya ke tanah air, tahun 1956, Hassan Basry dilantik sebagai Komandan Resimen Infanteri 21/Komandan Teritorial VI Kalsel. Dan tahun 1959, ditunjuk sebagai Panglima Daerah Militer X Lambung Mangkurat.
Pada saat suasana politik memanas karena kegiatan PKI dan ormasnya, Hassan Basry mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI beserta ormasnya 22 Agustus 1960. Keluarnya surat ini sempat ditegur oleh Presiden Sukarno, namun Hassan Basry sebagai kepala Penguasa Perang Daerah Kalsel tidak mematuhi teguran presiden. Pembekuan PKI dan ormasnya diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tiga Selatan (Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan).
Pada tahun 1961 – 1963, dia menjabat Deputi Wilayah Komando antar Daerah Kalimantan dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada 17 Mei 1961, bertepatan peringatan Proklamasi Kalimantan, sebanyak 11 organisasi politik dan militer menetapkan Hassan Basry sebagai Bapak Gerilya Kalimantan.
Kemudian pada 1960 – 1966, Hassan Basry menjadi anggota MPRS. Selanjutnya tahun 1970, dia diangkat sebagai Ketua Umum Harian Angkatan 45 Kalsel sekaligus sebagai Dewan Paripurna Angkatan 45 Pusat dan Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia.
Hassan Basry meninggal 15 Juli 1984 setelah sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Pemakaman dilaksanakan secara militer dengan inspektur upacara Mayjen AE Manihuruk dan dimakamkan di Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan. Atas jasa-jasanya, dianugerahi sebagai Pahlawan Kemerdekaan oleh Presiden pada 3 November 2001. (shn) Editor : Arief