RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarbaru - Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Selatan meminta jamaah haji asal Embarkasi Banjarmasin tidak menggunakan jasa dorong nonresmi di kawasan Masjidil Haram.
Imbauan itu dikeluarkan menyusul temuan dugaan pungutan liar layanan kursi roda di Tanah Suci yang belakangan menjadi sorotan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Selatan sekaligus Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin, Eddy Khairani, mengatakan otoritas Arab Saudi tidak memperbolehkan penggunaan jasa dorong di luar tenaga resmi yang telah disiapkan di Masjidil Haram.
Karena itu, jamaah terutama kelompok lansia diminta tidak mudah menerima tawaran bantuan mobilitas dari pihak tidak dikenal.
“Jamaah terutama lansia kami minta tidak berhubungan langsung dengan para mukimin terkait jasa dorong karena kebijakan Arab Saudi tidak memperbolehkan penggunaan jasa di luar tenaga resmi,” ujarnya.
Menurut Eddy, pengawasan terhadap layanan jamaah sebenarnya telah diperkuat sejak sebelum keberangkatan dari Asrama Haji Banjarmasin.
PPIH Embarkasi Banjarmasin, ujar Eddy, sebelumnya telah mengumpulkan petugas kloter dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) untuk memperkuat pelayanan ramah lansia, disabilitas, dan jamaah risiko tinggi.
Bahkan, seluruh petugas kloter dan PHD diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 10 hari sebagai penguatan komitmen pelayanan terhadap jamaah.
Selain itu, PPIH juga melakukan pemetaan jamaah prioritas sejak di asrama haji, termasuk memastikan petugas kesehatan dan pendamping kloter memahami kondisi jamaah lansia maupun risiko tinggi.
Edukasi juga diberikan kepada keluarga jamaah terkait layanan resmi selama di Arab Saudi agar tidak mudah tergiur tawaran bantuan pribadi dengan tarif mahal.
PPIH turut menginstruksikan petugas kloter dan TPHD asal Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik jasa kursi roda liar maupun indikasi percaloan.
Petugas diminta aktif mendampingi jamaah lansia, memastikan jamaah memahami alur layanan resmi, serta cepat merespons apabila muncul indikasi pungutan tidak wajar.
“Petugas jangan hanya fokus pada administrasi dan pergerakan jamaah, tetapi juga harus hadir memberikan rasa aman agar jamaah tidak menjadi sasaran oknum yang mengambil keuntungan,” kata Eddy.
Kanwil Kemenhaj Kalsel juga membuka sejumlah jalur pengaduan apabila ada jamaah yang menjadi korban pungutan liar atau penyalahgunaan layanan.
Laporan dapat disampaikan melalui ketua kloter, petugas PPIH Arab Saudi, TPHD, sektor layanan di Makkah, hingga Posko Haji Embarkasi Banjarmasin dan kantor Kemenag kabupaten/kota.
PPIH memastikan seluruh laporan akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan petugas di Arab Saudi.
Sementara itu, kondisi jamaah haji asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dilaporkan relatif stabil.
Meski sempat ada beberapa jamaah menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi, sebagian besar telah kembali bergabung dengan kloternya.
“Saat ini masih terdapat satu jamaah yang menjalani perawatan intensif”
PPIH terus mengingatkan jamaah menjaga stamina, memperbanyak istirahat, dan membatasi aktivitas ibadah sunnah di tengah suhu ekstrem Arab Saudi menjelang puncak haji.
“Jadi kami minta agar jemaah jangan mudah menyerahkan uang kepada pihak yang tidak dikenal, terutama terkait layanan mobilitas di Masjidil Haram,” tandas Eddy.
Editor : Arif Subekti