KANDANGAN - Gema selawat dan semangat kebersamaan mewarnai pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (13/2/2026), pukul 20.00 WITA.
Bertempat di Pendopo Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), forum tertinggi para ulama ini resmi dibuka sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra Pemerintah).
Eksploitasi tambang batubara oleh korporasi besar yang mengabaikan kelestarian lingkungan menjadi salah satu sorotan tajam yang akan dibahas dalam forum ini.
Selain isu lingkungan, MUI Kalsel juga memberikan perhatian serius terhadap ancaman sosial seperti peredaran narkoba, judi online, prostitusi online, hingga fenomena LGBT yang kian meresahkan Banua.
Masalah-masalah krusial tersebut dipandang perlu mendapatkan penanganan, serta langkah pencegahan konkret melalui sinergi dengan pihak berwenang.
Secara umum, perhelatan yang berlangsung hingga Ahad (15/2/226) ini bertujuan memperkuat konsolidasi organisasi, menyusun kebijakan umum lima tahunan, serta menjadi ruang tukar pikiran demi menjawab persoalan umat.
Secara khusus, Musda XI MUI Kalsel 2026 ini menjadi wadah artikulasi aspirasi umat Islam di Kalsel, sekaligus forum untuk memilih Dewan MUI dan Pimpinan Pertimbangan MUI yang baru.
Hadir mewakili Gubernur Kalsel, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan pesan penuh harapan bagi masa depan organisasi ini.
"Mudah-mudahan dalam Musyawarah Daerah ini, akan terpilih pengurus yang nantinya bisa membawa umat menjadi lebih sejahtera. Hubungan Umara dan Ulama terus kita jalin dengan baik untuk bersama-bersama mensejahterakan masyarakat," ujar Syarifuddin.
Melalui semangat silaturahim dan silatul fikri, Musda XI MUI Kalsel 2026 diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang berdampak nyata bagi kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan di Kalimantan Selatan dalam bingkai NKRI.
Editor : Fauzan Ridhani