RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin - Di tengah kontroversi dan penolakan terhadap film dokumenter Pesta Babi, halaman Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari (MAB) di Jalan Adhyaksa Banjarmasin justru nyaris penuh.
Mayoritas terisi oleh masyarakat umum dan mahasiswa, menyaksikan pemutaran film dokumenter investigatif karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale itu. Jumat (14/5/2026) malam.
Berdasarkan ringkasan, film ini mengungkap dampak dari pembukaan lahan, menyoroti kondisi ruang hidup masyarakat setempat di Provinsi Papua Selatan.
Eks Ketua Ikatan Mahasiswa Papua Kalsel, Paulus Blesia menilai realitas yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut sangat dekat dengan kehidupan masyarakat lokal, menggambarkan kondisi yang sedang terjadi di lapangan.
Menurutnya, bagi masyarakat adat Papua, hutan dipandang sebagai ibu susu yang memberikan sumber kehidupan.
Berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan hingga obat-obatan, bergantung pada keberadaan hutan.
“Hutan bagi masyarakat adat itu sangat dihargai karena menjadi sumber kehidupan. Apa yang mereka perlukan ada di hutan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keberadaan simbol salib merah yang kerap muncul dalam dokumenter tersebut.
Menurut Paulus, simbol itu merupakan bentuk penanda, sekaligus batasan yang dilakukan masyarakat adat terhadap dampak proyek strategis di sana.
“Salib merah itu menjadi batas bahwa wilayah dan hak-hak masyarakat adat tidak boleh dimasuki atau dirusak,” katanya.
Meski begitu, ia menegaskan dokumenter itu bukan dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan, melainkan upaya memperlihatkan realitas di balik layar.
“Ini lebih kepada bagaimana kita melihat kondisinya hari ini,” jelasnya.
Staf Advokasi, Kampanye, Pendidikan dan Pengkaderan Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan (Walhi Kalsel), M Jefry Raharja menilai film dokumenter investigasi mampu menarik perhatian publik karena dapat menumbuhkan budaya kritik di masyarakat.
Menurutnya, dokumenter semacam itu penting untuk membangun kesadaran kritis dan politik kultural, terutama dalam melihat dampak sebuah sistem maupun kebijakan terhadap masyarakat dan sumber daya alam.
“Kita diam pun tentu ada dampak yang ditimbulkan. Karena itu masyarakat perlu memiliki pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap kebijakan dan akses pengelolaan sumber daya alam,” tuturnya.
Ia menegaskan, selayaknya film dokumenter disusun berdasarkan fakta dan data. Karena itu, ia menilai substansi dalam film tersebut tidak memiliki unsur memecah belah maupun intoleransi.
“Justru sebaliknya, dokumenter itu membuka ruang diskusi dan kesadaran publik,” pungkasnya.
Editor : Arif Subekti