Advertorial Banua BanuaPedia Basket Beauty Bisnis Bola Ekspedisi Ramadan Event Feature Female Gadget Hukum & Peristiwa Kesehatan Nasional Olahraga Opini Otomotif Pendidikan Politik Radar Kota Ragam Info Religi Sastra Tahulah Pian

Waduh, Gegara Demo yang Memanas, MTQ Nasional Tingkat Provinsi Kalsel di Martapura Ditunda

M Fadlan Zakiri • Minggu, 31 Agustus 2025 | 08:09 WIB
Penjabat Sekda Banjar, Ikhwansyah (FADLAN ZAKIRI/RADAR BANJARMASIN)
Penjabat Sekda Banjar, Ikhwansyah (FADLAN ZAKIRI/RADAR BANJARMASIN)

MARTAPURA - Insiden tewasnya ojol di Senayan dan kenaikan tunjangan DPR picu gejolak nasional.

Di Kabupaten Banjar misalnya, Pemkab Banjar memilih untuk menunda pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-48 tingkat Kabupaten Banjar 2025 yang sedianya digelar di Kecamatan Astambul.

Kebijakan ini diumumkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Ikhwansyah, Minggu (31/8) pagi.

Ia menegaskan, bahwa keputusan penundaan itu merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dalam menyikapi eskalasi unjuk rasa yang meluas di Jakarta dan sejumlah kota besar.

“Situasi saat ini memerlukan perhatian dan kewaspadaan kita semua. Pemerintah daerah diminta menunda seluruh kegiatan berskala besar, terutama yang bersifat seremonial,” kata Ikhwansyah kepada awak media.

Hal tersebut , jelas Ikhwansyah, untuk mengantisipasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, terutama kegiatan seremonial yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial atau dipelintir dengan makna negatif.

“Kami, (Pemerintah Daerah) juga diarahkan untuk, mengutamakan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat. Menyelenggarakan seluruh kegiatan dengan sederhana,” ucapnya.

Semua itu, kata Ikhwansyah, adalah bagian utama dari tujuh langkah yang diinstruksikan oleh Mendagri. untuk menjaga stabilitas daerah.

Ini rinciannya:

1. Menunda seluruh kegiatan seremonial yang berpotensi memicu kecemburuan sosial dan disalahartikan publik.


2. Memprioritaskan program dan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.


3. Pejabat diminta menghindari pesta atau perayaan mewah dan memilih cara sederhana.


4. Seluruh pejabat wajib bersikap santun dan menghargai masyarakat dalam setiap kesempatan.


5. Larangan memberikan pernyataan kontroversial atau yang bisa dipelintir menjadi isu negatif.


6. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).


7. Menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjaga suasana damai.


“Intinya, pemerintah daerah diminta menahan diri dan fokus menjaga ketertiban masyarakat,” jelas Ikhwansyah.

Ikhwansyah berharap langkah penundaan ini dapat menjaga stabilitas situasi di Kabupaten Banjar, sehingga pelaksanaan MTQ nantinya dapat berjalan dengan khidmat dan sesuai tujuan.

Diketahui sebelumnya, hingga Minggu pagi, situasi ibu kota belum sepenuhnya kondusif.

Insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas kendaraan taktis Brimob di sekitar Senayan, memperuncing gelombang protes terkait kenaikan tunjangan DPR yang dianggap memicu kesenjangan sosial.

Aksi unjuk rasa pun merembet ke sejumlah kota. Berdasarkan informasi terhimpun, demonstrasi di Medan berujung pembakaran gedung DPRD Sumut, sementara di Makassar dan Surabaya terjadi bentrokan massa dengan aparat.

Di Yogyakarta, kerusuhan sempat diwarnai penjarahan toko dan kantor pemerintahan. Meski aparat mulai mengendalikan situasi, ketegangan masih terasa.

Editor : Arif Subekti
#nasional #Pemkab Banjar #ditunda #Demo #MTQ #situasi memanas