RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Puncak musim hujan di Banjarmasin diprediksi terjadi pada Desember 2026, tak lama setelah awal musim hujan pada akhir November. Potensi hujan lebat yang bertepatan dengan pasang maksimum air laut membuat kesiapan infrastruktur pengendali banjir menjadi perhatian.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin terus melakukan pengerukan sungai. Sementara itu, DPRD meminta pemerintah kota memastikan drainase, pintu air, dan sarana pengendalian banjir berfungsi di lapangan.
Staf Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Annisa Dwi Nopiyanti menjelaskan, awal musim hujan di Banjarmasin diperkirakan mundur setidaknya tiga dasarian dibandingkan kondisi normal.
Dasarian merupakan periode sepuluh hari. Durasi musim hujan diperkirakan berlangsung selama 19–21 dasarian, dengan sifat hujan dalam kategori normal.
Meski demikian, Annisa mengingatkan bahwa prediksi musim belum dapat memastikan intensitas hujan pada hari tertentu.
“Untuk prediksi harian masih belum bisa. Namun, potensi lonjakan curah hujan ekstrem dalam skala harian perlu diwaspadai, terutama pada periode puncak musim hujan,” ujarnya, Jumat (9/10/2026).
Menurut Annisa, mundurnya awal musim hujan di Kalsel dipengaruhi kondisi iklim global, termasuk El Nino yang masih aktif dengan kategori sangat kuat.
Sebagian besar wilayah Kalsel diperkirakan memasuki musim hujan lebih lambat daripada normal. Sekitar 49,3 persen wilayah diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November, sedangkan 50,7 persen lainnya pada Desember 2026.
Secara umum, puncak musim hujan di Kalsel diprediksi berlangsung pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Wilayah bagian barat diperkirakan lebih dahulu mencapai puncak pada Desember.
Puncak Hujan Berpotensi Bertepatan dengan Pasang Laut
Annisa juga mengingatkan potensi berbarengannya puncak musim hujan dengan pasang maksimum air laut, terutama sekitar 23–24 Desember. Menurutnya, periode tersebut berkaitan dengan fase bulan dan perigee.
“Kombinasi hujan lebat dan naiknya muka air laut berpotensi meningkatkan risiko banjir rob,” ungkapnya.
Karena itu, drainase dan polder perlu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan hujan berintensitas ekstrem.
Dalam bahan penjelasannya, Annisa menyebut sistem pengendali air perlu mampu menghadapi hujan lebih dari 150 milimeter per hari atau lebih dari 20 milimeter per jam. Angka tersebut merupakan acuan kesiapsiagaan, bukan prediksi pasti intensitas hujan pada Desember.
Mengantisipasi kondisi itu, Dinas PUPR Banjarmasin memastikan normalisasi dan pengerukan sungai terus berjalan. Pekerjaan dilakukan bertahap sejak awal tahun, termasuk dengan memanfaatkan kondisi kemarau saat debit air menyusut.
Ketika sungai surut, bagian dasar yang mengalami pendangkalan lebih mudah terlihat. Pengerjaan juga bisa dilakukan lebih leluasa sesuai arahan prioritas Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR.
Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Banjarmasin Khairina Rahmi mengatakan, penanganan meliputi pengerukan sedimentasi lumpur, pembersihan sampah, serta penanganan vegetasi dan bangunan yang menghambat aliran air.
Upaya itu ditujukan untuk mengoptimalkan kapasitas sungai dan anak sungai dalam menampung serta mengalirkan limpasan air akibat hujan maupun pasang laut.
Namun, Emmy, sapaan Khairina Rahmi, mengakui normalisasi sungai belum dapat menjamin Banjarmasin sepenuhnya bebas genangan. Kondisi kota yang didominasi lahan basah dan dipengaruhi pasang surut menjadi tantangan tersendiri.
“Seluruh rangkaian pengerukan dan optimalisasi jaringan sungai ini ditargetkan mampu menekan dampak banjir secara signifikan, terutama dalam mempercepat durasi surutnya genangan,” harapnya.
Pemerintah juga mengimbau warga tidak membuang sampah ke sungai dan menjaga kebersihan sempadan agar aliran air tidak tersumbat.
DPRD Minta Fungsi Infrastruktur Pengendali Banjir Diperiksa
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar meminta prediksi BMKG menjadi dasar pemerintah kota mengevaluasi kesiapan menghadapi musim hujan.
Menurutnya, pengerukan sungai dan perbaikan drainase harus diikuti pemeriksaan fungsi infrastruktur, termasuk pintu air dan sarana pengendalian banjir di titik rawan genangan.
Evaluasi diperlukan agar pekerjaan yang telah dilakukan benar-benar berdampak terhadap pengurangan risiko banjir.
“Jangan hanya selesai secara pekerjaan, tetapi kita juga harus melihat dampaknya di lapangan,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu menyebut pemerintah tidak bisa menjamin seluruh wilayah Banjarmasin bebas genangan. Namun, upaya mengurangi risiko dan mempercepat surutnya air harus ditunjukkan melalui langkah nyata dan terukur.
Komisi III akan mendorong evaluasi titik rawan genangan serta memastikan infrastruktur pengendali banjir berfungsi ketika hujan berintensitas tinggi bertepatan dengan pasang air laut. (*)
Editor : M. Ramli Arisno