RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin – Perubahan desil dalam data sosial ekonomi disebut membuat sejumlah warga Banjarmasin khawatir.
Warga takut perubahan dari desil rendah ke desil lebih tinggi otomatis membuat mereka kehilangan bantuan pemerintah.
Kekhawatiran itu menjadi perhatian DPRD Kota Banjarmasin di Komisi I dan Komisi IV. Para wakil rakyat memanggil Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya untuk membahas persoalan tersebut.
Dewan meminta masyarakat mendapat penjelasan utuh agar tidak salah memahami fungsi desil.
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Aliansyah mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu desil dan kenapa perubahan tersebut terjadi. Apalagi tidak semua warga memiliki akses atau kemampuan untuk mengikuti informasi yang beredar melalui media digital.
“Desil itu bukan alat untuk menentukan seseorang mendapat bantuan atau tidak. Desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujar Aliansyah, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, masyarakat juga tidak perlu takut ketika didatangi petugas pendataan. Warga diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya, mulai dari penghasilan, kondisi rumah, kendaraan hingga aset yang dimiliki.
Politisi PKS itu berharap informasi tersebut tidak hanya berhenti di tingkat pemerintah kota. Kecamatan, kelurahan hingga perangkat paling bawah diminta aktif menjelaskan kepada masyarakat mengenai pendataan dan perubahan desil.
“Kalau ada petugas datang, jangan takut. Setelah dijelaskan apa yang ditanyakan, jawab saja sesuai kondisi sebenarnya. Jujur berapa penghasilan dan pendapatan kita, bagaimana kondisi rumah dan apa saja yang dimiliki,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Banjarmasin Sukma Handayani menjelaskan, perubahan desil tidak selalu disebabkan kondisi keluarga yang bersangkutan berubah. Posisi desil juga dipengaruhi perubahan kondisi keluarga lain setelah dilakukan pemutakhiran data.
Misalnya, ada keluarga yang kondisinya relatif tetap. Sementara keluarga lain yang sebelumnya berada pada kondisi ekonomi lebih baik mengalami musibah, seperti kebakaran atau kepala keluarga terkena penyakit stroke. Kondisi keluarga tersebut kemudian menjadi lebih rendah sehingga posisi keluarga lain dalam pengelompokan desil bisa ikut berubah.
“Bisa saja keluarga tersebut tidak mengalami perubahan, tetapi keluarga yang lain mengalami perubahan. Karena itu, ketika data diperbarui, posisi desilnya bisa ikut berubah,” jelas Sukma.
Ia menegaskan, BPS melakukan penghitungan desil berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Sosial (Kemensos). Karena itu, kualitas hasil desil sangat bergantung pada kualitas data yang masuk. Semakin valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, semakin baik pula hasil pengelompokan desil.
Sukma juga membuka ruang bagi masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai. Warga dapat melapor melalui Puskesos yang tersedia di setiap kelurahan di Kota Banjarmasin. Data tersebut nanti akan diverifikasi dilakukan pemutakhiran data.
Namun diakuinya prosesnya tidak sebentar. Berdasarkan mekanisme yang berjalan, proses tersebut dapat memerlukan waktu sekitar tiga sampai enam bulan. Setelah hasil verifikasi masuk, BPS akan menggunakan data tersebut dalam pembaruan penghitungan desil secara berkala.
"Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung panik ketika desilnya berubah. Jika merasa kondisi sebenarnya tidak sesuai dengan data, warga dapat melaporkan melalui jalur yang tersedia. Dengan begitu, data dapat diverifikasi dan diperbarui sesuai kondisi lapangan," pungkas Sukma.
Editor : Sutrisno