RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN - Pengelola Kawasan Wisata Kampung Ketupat mengajukan pengakhiran kerja sama pengelolaan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.
Pengajuan tersebut membuka peluang kawasan wisata yang berada di Banjarmasin itu kembali dikelola Pemko. Namun, prosesnya tidak serta-merta. Sejumlah kewajiban dan kondisi aset masih harus diselesaikan terlebih dahulu.
Plt Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Jefrie Fransyah mengatakan pengajuan pengakhiran kerja sama telah diterima Pemko pada akhir Juli 2026. Pemko kemudian menjadwalkan pertemuan dengan pihak pengelola untuk membahas penyelesaian kerja sama. Pertemuan dijadwalkan pada 3 September 2026. “Sudah menyepakati untuk mundur,” ujar Jefrie saat dikonfirmasi, Selasa (1/9).
Menurutnya, pembahasan akan difokuskan pada pemenuhan kewajiban pihak pengelola sebelum kerja sama benar-benar diakhiri. Pemko juga ingin memastikan kondisi aset di kawasan tersebut jelas, termasuk fasilitas yang mengalami kerusakan, sehingga nantinya dapat segera dimanfaatkan kembali. “Supaya ada aset yang sebagian itu lebih clear, mana yang hancur. Artinya, kalau bisa langsung bisa dimanfaatkan Pemko lagi secepatnya,” katanya.
Jefrie menjelaskan, keputusan pengelola untuk mengakhiri kerja sama berkaitan dengan pertimbangan bisnis. Kondisi ekonomi dan pasar dinilai tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi awal. “Ekonomi, macam-macam. Karena kondisi pasar, tidak sesuai dengan ekspektasi bisnis,” jelasnya.
Sebelumnya, kondisi Kawasan Wisata Kampung Ketupat menjadi sorotan setelah sejumlah fasilitas mengalami kerusakan. Beberapa bangunan bahkan mulai terlihat lapuk. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas sebelum pengelolaan kawasan kembali ke Pemko Banjarmasin.
Dalam pertemuan 3 September nanti, Pemko akan menerima perwakilan pihak pengelola untuk membahas penyelesaian seluruh kewajiban. Pertemuan kemungkinan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin atau Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD). Tim tersebut akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Soal arah keputusannya seperti apa, kita tunggu saja hasil pertemuan nanti,” pungkasnya. (van/az/dye)
Editor : Arief M