RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin - Sebanyak 1.845 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemko Banjarmasin berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 2027.
Namun, pelaksanaannya belum dapat dipastikan. Pemko Banjarmasin masih menunggu pedoman, peraturan, serta petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin Ryan Utama mengatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, informasi mengenai rencana pengangkatan tersebut memang sudah diterima. Namun, belum ada aturan formal yang menjadi dasar pelaksanaan di daerah.
“Memang ada disampaikan, ada informasi terkait hal tersebut, tetapi secara formal kan belum ada,” ujarnya, Jumat (21/8/2026).
Ryan mengatakan kejelasan juknis diperlukan karena pemerintah daerah perlu mengetahui mekanisme pengangkatan, termasuk teknis pelaksanaannya di daerah.
“Ya, nanti kita lihat petunjuk teknis dari pusatnya seperti apa,” katanya.
Beban Anggaran Jadi Perhatian
Perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu juga berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Ryan menyebut kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi beban anggaran pemerintah daerah.
“Secara keuangan daerah juga bisa mengurangi beban keuangan daerah,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjarmasin per 15 April 2026, terdapat 2.169 PPPK dan 1.845 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Jika digabungkan, jumlah PPPK mencapai 4.014 orang. Angka tersebut hampir separuh dari total ASN Pemko Banjarmasin yang berjumlah 8.027 orang.
Total ASN itu terdiri dari 4.013 PNS, 2.169 PPPK, dan 1.845 PPPK paruh waktu.
Sektor pendidikan menjadi salah satu yang memiliki jumlah PPPK terbanyak. Jumlah guru dan tenaga kependidikan teknis mencapai 2.464 orang, dengan 753 di antaranya berstatus PPPK paruh waktu.
Kepala BKPSDM Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto sebelumnya membenarkan jumlah PPPK cukup besar di lingkungan Disdik.
“Disdik memang banyak PPPK,” kata Totok.
Data BKPSDM juga menunjukkan Disdik Banjarmasin menjadi perangkat daerah dengan jumlah ASN terbanyak, yakni 3.325 orang. (*)
Editor : M. Ramli Arisno