RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin — Gara-gara dugaan ulah oknum, puluhan nelayan di Pelabuhan RK Ilir Banjarmasin kini kesulitan mendapatkan solar subsidi untuk melaut. Persoalan ini terjadi setelah 77 surat rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) RK Ilir belum diperpanjang.
Masa berlaku rekomendasi sebelumnya telah berakhir sejak 8 Agustus 2026. Hingga kini, belum satu pun dari 77 nelayan tersebut mendapatkan rekomendasi baru. Alhasil sejumlah nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut.
Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya nelayan yang merugi. Pasokan ikan ke Pelabuhan RK Ilir juga berpotensi terganggu.
“Rekomendasi yang lama sudah berakhir sejak 8 Agustus. Sampai sekarang belum ada rekomendasi yang baru dikeluarkan, sehingga pasokan BBM juga tidak bisa dikirim ke SPBN,” ujar Manager SPBN RK Ilir, Muhtanto saat mendatangi Balai Kota Banjarmasin untuk menemui Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, Selasa (19/8) sore.
Ia mengatakan, persoalah yang dihadapi puluhan nelayan Banjarmasin ini sudah disampaikan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin. Namun, hingga kini belum ada keputusan final.
“Informasinya, ada oknum nelayan yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi. Tetapi setelah BBM keluar dari SPBN, pengawasannya sudah bukan menjadi kewenangan kami,” jelasnya.
Menurut dia, SPBN hanya menjalankan fungsi pelayanan penyaluran BBM kepada nelayan berdasarkan rekomendasi dari instansi berwenang. Karena itu, apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan setelah BBM disalurkan, persoalan tersebut semestinya ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang tepat.
“Jangan sampai persoalan oknum kemudian berdampak kepada nelayan lainnya,” tegasnya.
“Kami berharap ada solusi nyata. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut karena dampaknya bukan hanya kepada SPBN, tetapi juga kepada nelayan dan ketersediaan ikan di Banjarmasin,” tambahnya.
Terpisah, perwakilan nelayan Pelabuhan RK Ilir, Murjani, mengaku kondisi tersebut sangat memberatkan. Menurutnya, sebagian nelayan sudah sekitar dua pekan tidak melaut.
“Kalau tidak melaut, kami tidak punya penghasilan. Ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait penerbitan rekomendasi baru. Bagi nelayan, solar menjadi kebutuhan utama operasional.
“Kami berharap rekomendasi segera diterbitkan. Kami ingin kembali melaut dan mencari ikan. Kalau terus begini, bukan hanya nelayan yang kesulitan, tetapi pasokan ikan untuk masyarakat juga bisa berkurang,” ujarnya.
Merespon hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin akan segera mengkomunikasi dengan instansi terkait. “Secepatnya akan kita lakukan pertemuan kembali menyelesaikan persoalan ini,” ujar Yamin.
Editor : M Oscar Fraby