RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarbaru – Persoalan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi perhatian Pemerintah Kota Banjarbaru.
Wali Kota Banjarbaru Lisa Halaby menegaskan, pemko terus melakukan langkah mitigasi untuk menangani dampak kelangkaan BBM di lapangan.
Lisa mengatakan, persoalan ketersediaan BBM merupakan masalah nasional yang turut berdampak ke daerah, termasuk Banjarbaru. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi dampaknya.
"Terkait BBM, ini sebenarnya masalah nasional dan bukan hanya terjadi di Banjarbaru. Tetapi kita tetap melakukan berbagai upaya. Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan kemarin," katanya.
Menurutnya, skema penggunaan dan alokasi anggaran untuk mendukung langkah penanganan operasional juga mulai berjalan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM, khususnya di area publik.
Pemko Banjarbaru juga berkoordinasi dengan jajaran Polres Banjarbaru untuk menjaga ketertiban di sekitar SPBU. Pengawasan dilakukan guna mengurai dampak antrean kendaraan sekaligus mengantisipasi potensi penyelewengan dalam distribusi BBM.
"Langkah ini sudah dimitigasi dan dibantu oleh jajaran Polres. Untuk saat ini, seluruh pengelolaan BBM ini kita kawal kembali, terutama yang menyangkut anggaran untuk rakyat dan keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia di Banjarbaru," beber Lisa.
Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.
Sementara itu, instansi terkait bersama aparat kepolisian terus memantau kondisi pasokan dan situasi di sejumlah SPBU.
Editor : Sutrisno