RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin — Bentuk jembatan penghubung Jalan Simpang Ulin dan Jalan Veteran yang terlihat menjulang mulai bikin warga waswas. Selain khawatir membahayakan pengendara, perubahan konstruksi di kawasan tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap aliran drainase dan memicu genangan.
Proyek yang merupakan bagian dari National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) itu sebelumnya menuai kekhawatiran warga. Konstruksi jembatan dinilai terlalu tinggi.
Merespons sorotan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin memastikan tidak tinggal diam.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya mengatakan, pihaknya segera turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III sebagai penanggung jawab pekerjaan.
"Pekerjaan yang dikerjakan oleh BWS akan kami koordinasikan untuk rencana penanganannya. Target kita agar nantinya jembatan tersebut tetap nyaman, serta menjamin keselamatan dan keamanan bagi para pengguna jalan," kata Chandra, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, kondisi jembatan yang tampak tinggi saat ini belum bisa dijadikan gambaran akhir. Sebab, konstruksi yang terlihat baru bagian bawah atau abutment. Sementara bagian jalan pendekat atau oprit yang menghubungkan jembatan dengan badan jalan belum selesai dikerjakan.
"Bisa saja terlihat tinggi karena saat maksimal belum selesai. Itu masih bagian abutment. Nanti ada bagian oprit yang menyambung langsung ke jalan agar landai dan nyaman dilalui," jelasnya.
Chandra menegaskan, desain oprit nantinya harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Kemiringannya tidak boleh membuat kendaraan kesulitan saat melintas.
"Tentu standar oprit yang diinginkan adalah yang aman dan tidak terlalu menanjak," tegasnya.
Tak hanya soal keselamatan pengendara. Kekhawatiran lain yang muncul adalah dampak pembangunan terhadap sistem drainase di kawasan permukiman sekitar.
Dinas PUPR akan mengecek kembali kondisi saluran air di sekitar lokasi. Evaluasi akan dilakukan bersama BWS Kalimantan III untuk memastikan pembangunan jembatan tidak menimbulkan persoalan baru.
"Terkait potensi banjir, itu kan berkaitan langsung dengan sistem saluran drainase. Nanti akan kami cek dan evaluasi kembali di lapangan bersama BWS Kalimantan III," katanya.
PUPR menargetkan evaluasi teknis tersebut dilakukan secepatnya. Terutama sebelum jembatan selesai dan difungsikan secara penuh.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar menegaskan, persoalan kemiringan, elevasi, maupun potensi genangan akibat pembangunan jembatan harus segera ditangani. Jangan sampai persoalan teknis justru menjadi masalah baru bagi masyarakat.
"Kalau memang ada persoalan kemiringan, elevasi, atau dampak terhadap genangan, harus segera dicarikan solusi. Komisi III akan memanggil Dinas PUPR Kota Banjarmasin dan BWS Kalimantan III untuk meminta penjelasan dan memastikan persoalan ini ditangani secara objektif," tegasnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat, bukan sebaliknya menimbulkan persoalan baru bagi warga.
"Prinsip kami jelas, keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas," tandasnya.
Editor : M Oscar Fraby