RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Penyaluran bantuan pangan (Bapang) di Kelurahan Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, menuai sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan bantuan yang seharusnya menyasar masyarakat kurang mampu justru diduga diterima oleh warga yang dinilai berkecukupan.
Salah seorang warga, Anisa, mengaku belum pernah sekalipun menerima bantuan sosial sejak bertahun-tahun tinggal di Kelurahan Pemurus Baru. Padahal, dirinya tercatat sebagai warga setempat dengan bukti KTP dan Kartu Keluarga yang diterbitkan di wilayah tersebut.
"Sudah bertahun-tahun saya tidak pernah menerima bantuan apa pun, termasuk bantuan beras. Padahal saya sudah beberapa kali diusulkan," ujarnya, Rabu (22/7/2026) usai pertemuan di kantor Kelurahan Pemurus Baru,
Anisa mengaku kecewa karena menurutnya penyaluran bantuan tidak ada pendataan maupun survei kondisi ekonomi warga. Bahkan masih ada warga yang ekonominya tergolong mampu malah justru menerima bantuan.
"Yang dapat malah rumahnya bertingkat, punya usaha dan kontrakan. Sedangkan saya yang masih menyewa rumah tidak pernah dapat," katanya.
Menurut Anisa, dirinya telah beberapa kali meminta Ketua RT mengusulkan namanya sebagai penerima bantuan. Namun sampai sekarang belum ada realisasi.
Sekretaris RT 14 Kelurahan Pemurus Baru, Agustina. Ia mengaku telah berulang kali mengusulkan Annisa sebagai calon penerima bantuan. Namun usulan tersebut tidak pernah terealisasi.
Agustina bahkan mengaku sempat mendapat penjelasan yang menurutnya tidak masuk akal saat mempertanyakan hal tersebut.
"Ada yang menyebut KTP Annisa palsu. Padahal KTP itu diterbitkan pemerintah dan yang bersangkutan memang warga Pemurus Baru," ujarnya.
Tak hanya itu, Agustina juga mempertanyakan mekanisme pembagian bantuan pangan (Bapang) pada 11 Juni 2026. Menurutnya, masih terdapat sisa beras yang kemudian dibagikan kepada warga di luar daftar penerima bantuan pengganti.
Ia menduga pembagian tersebut tidak melalui mekanisme yang jelas. Bahkan, menurut pengakuannya, sempat terjadi aksi protes sebelum sisa bantuan akhirnya dibagikan ke masing-masing RT.
"Sebelumnya beras sisa itu dibagikan ke orang-orang secara acak. Setelah kami protes, baru sisanya diserahkan ke RT," katanya.
Agustina mengaku terkejut ketika mengetahui ada warganya yang tergolong mampu justru menerima bantuan tersebut. Padahal, menurutnya, warga tersebut memiliki rumah bertingkat dan usaha yang menjadi sumber penghasilan tetap.
"Saya heran siapa yang mengundang mereka mengambil bantuan, karena saya sebagai perangkat RT tidak pernah diberi tahu," ucapnya.
Ia juga mengaku sempat melihat langsung salah seorang warga yang menerima beras tanpa harus mengantre seperti warga lainnya.
"Warga yang lain harus mengantre, sementara ini tidak," tuturnya.
Atas kondisi tersebut, Agustina meminta pemerintah membuka data penerima bantuan secara transparan. Selain itu, ia berharap mekanisme pendaftaran dan syarat penerima bantuan dapat diketahui masyarakat agar tidak lagi menimbulkan polemik.
"Kalau semuanya terbuka, masyarakat juga tahu siapa yang berhak menerima dan bagaimana prosesnya. Jadi tidak muncul lagi kecurigaan seperti sekarang," ujarnya.
Menanggapi adanya keluhan warga yang dinilai mampu tetapi menerima bantuan, Lurah Pemurus Baru, Budi Rahmadhani mengaku menerima setiap informasi dan masukan dari masyarakat. Namun perlu dipahami, pada saat penyaluran jumlah penerima cukup banyak sehingga di lapangan tentu ada kendala teknis.
Data penerima yang kami terima berasal dari Bulog. Dalam data tersebut terkadang masih ada identitas yang belum lengkap. Misalnya hanya tercantum nama dan NIK, tetapi alamat RT atau RW belum jelas. Karena itu kami harus melakukan pencocokan kembali dengan para ketua RT di 35 RT yang ada di Kelurahan Pemurus Baru.
"Kami koordinasi lagi ke RT, apakah benar ada warga atas nama tertentu dengan NIK tersebut. Makanya saat pembagian acuannya adalah nama dan NIK dari Bulog," ujarnya.
Budi yang saat ditemui didampingi stafnya menjelaskan, setelah jadwal pengambilan berakhir ternyata masih terdapat bantuan yang belum diambil oleh penerima yang namanya tercantum dalam daftar.
"Misalnya ada penerima yang meninggal dunia atau berhalangan. Sesuai ketentuan dari Bulog, kesempatan pengambilan diberikan selama lima hari kerja. Setelah itu bantuan bisa dialihkan," jelasnya.
Menurutnya, pada penyaluran kali ini terdapat penerima pengganti. Hingga hari terakhir penyaluran, seluruh bantuan akhirnya tersalurkan. Mekanisme penentuan penerima pengganti telah dikoordinasikan dengan Bulog.
"Untuk penerima pengganti kami sempat berkoordinasi dengan pihak Bulog. Setelah ditanyakan, diperbolehkan melakukan pengalihan sesuai ketentuan," katanya.
Budi mengungkapkan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada penyaluran tahun 2026 data penerima pengganti sebagian besar berasal dari usulan ketua RT.
"Kalau tahun-tahun sebelumnya kami menggunakan data Dinsos dan data pengganti dari Bulog. Tahun ini data dari Bulog jumlahnya sekitar seratusan, sedangkan sisanya merupakan usulan RT dengan kriteria warga miskin," terangnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan.
"Kami akui memang ada kekurangan. Tetapi kami juga harus berhati-hati karena semua harus memiliki dasar hukum. Kalau nanti ada gugatan, tentu kelurahan yang dimintai pertanggungjawaban," ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini kelurahan sebenarnya hanya menggunakan data resmi pemerintah yang diperbarui melalui aplikasi Dinsos.
"Data desil itu selalu diperbarui melalui aplikasi Dinsos. Kadang ada warga yang desilnya naik atau turun sesuai hasil pembaruan data. Jadi kami mengacu pada data tersebut," katanya.
Terkait adanya keluhan warga yang dinilai mampu tetapi menerima bantuan, Budi mengatakan kondisi tersebut perlu diverifikasi kembali karena kelurahan tidak mungkin langsung mendatangi satu per satu rumah penerima dalam waktu singkat. Karena pada saat itu kondisinya juga warga penerima bantuan yang datang sangat banyak.
"Kalau ke lapangan tentu perlu waktu. Kami tidak mungkin langsung mengecek seluruh rumah penerima dalam waktu bersamaan. Kami tetap mengacu pada data yang tersedia dan hasil koordinasi dengan RT," pungkasnya.(gmp)
Editor : Arif Subekti