RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin – Keterbatasan ekonomi masih menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan di Kota Banjarmasin.
Di RT 07 RW 01 Kelurahan Basirih, sedikitnya sepuluh anak dikabarkan putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan.
Fakta itu disampaikan Ketua RT 07 RW 01 Kelurahan Basirih, Yuli, saat bertemu Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin yang membidangi pendidikan, Saut Nathan Samosir.
Menurutnya, jumlah tersebut bahkan bisa bertambah karena masih ada warga yang belum melaporkan kondisi keluarganya.
"Kurang lebih ada sepuluh anak, bahkan mungkin lebih. Mereka berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mampu sehingga terpaksa berhenti sekolah," ujar Yuli, Rabu (15/7/2026).
Ia mengatakan, anak-anak tersebut sebenarnya masih memiliki keinginan untuk kembali belajar. Namun kondisi ekonomi keluarga membuat mereka terpaksa harus berhenti.
"Mereka ingin sekolah lagi. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah agar anak-anak ini bisa kembali mengenyam pendidikan," harapnya.
Merespon hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, memastikan pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang belum bersekolah.
Dewan akan berkoordinasi dengan Disdik Kota Banjarmasin untuk mengetahui penyebab utama mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan, termasuk kemungkinan pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kami akan dampingi mereka mendaftar ke sekolah. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, termasuk terkait penginputan data KIP. Setelah diketahui kendalanya, baru kita cari solusi agar mereka bisa kembali bersekolah," katanya.
Saut menilai persoalan tersebut menjadi bukti masih perlunya pengawasan terhadap anak usia sekolah yang belum mendapatkan layanan pendidikan.
Ia meminta Disdik tidak hanya fokus pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, tetapi juga aktif memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena faktor ekonomi.
"Harus ada upaya jemput bola. Jangan sampai setelah penerimaan siswa baru selesai, masih ada anak yang tidak sekolah karena keluarga tidak mampu atau kurang mendapatkan informasi," tegasnya.
Saut juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan aparat lingkungan. Menurutnya, ketua RT memiliki peran penting mendata warga yang mengalami kesulitan menyekolahkan anak, kemudian menyampaikannya kepada pemerintah agar segera mendapat penanganan.
"Komunikasi dua arah harus diperkuat. RT aktif melapor, pemerintah cepat merespons. Dengan begitu, anak-anak yang putus sekolah bisa segera mendapatkan solusi dan kembali belajar," pungkasnya.
Editor : Sutrisno