RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Setelah sempat berjalan lambat pada awal tahun, pelaksanaan sejumlah proyek strategis di Kota Banjarmasin kini mulai dikebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin pasang target seluruh pekerjaan yang telah berkontrak dapat dituntaskan dalam waktu enam bulan.
Percepatan itu dilakukan untuk mengejar target penyelesaian fisik sekaligus menggenjot serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya tertinggal akibat molornya proses lelang dan kontrak.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandy Wijaya, mengatakan seluruh proyek strategis kini telah memasuki tahapan kontrak. Menurutnya, percepatan pekerjaan akan dimulai secara masif sepanjang Juli.
"Target kita triwulan kedua seluruh pekerjaan sudah berkontrak. Yang sudah berkontrak akan mempercepat serapan di bulan Juli dan dalam enam bulan kami targetkan selesai," ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Beberapa proyek yang kini mulai dikebut di antaranya pembangunan Jembatan Jafri Zam-Zam, rekonstruksi sejumlah ruas jalan, pembangunan sistem pemilahan air lindi dan air hujan di TPA Basirih, penataan kawasan Sungai Baru, hingga pembangunan titian di kawasan Murung Selong.
Menurut mantan Kepala Disperkim Kota Banjarmasin ini, seluruh kontraktor diminta memaksimalkan waktu yang tersisa agar pekerjaan selesai sesuai jadwal tanpa mengabaikan mutu konstruksi.
"Kami terus melakukan pengawasan terhadap progres pekerjaan agar seluruh target fisik dan serapan anggaran bisa tercapai sesuai rencana," katanya.
Komisi III DPRD Kota Banjarmasin mengapresiasi langkah Dinas PUPR yang akhirnya berhasil membawa sejumlah proyek strategis masuk tahap kontrak dan mulai dipercepat sejak Juli. Meski demikian, dewan mengingatkan agar percepatan tidak mengorbankan kualitas pekerjaan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Rian Zulfikar, mengatakan pihaknya memahami tantangan yang dihadapi Dinas PUPR. Selain sempat terkendala proses lelang di awal tahun, instansi tersebut juga harus menangani berbagai pekerjaan lain, seperti perbaikan ratusan titik jalan rusak, penanganan genangan, pembangunan sanitasi, hingga penataan kawasan strategis.
"Waktu efektif yang tersisa hanya sekitar enam bulan sehingga kualitas pekerjaan harus benar-benar dijaga," ujarnya.
Menurut Rian, proyek bernilai besar seperti pembangunan Jembatan Zapry Zamzam tidak boleh dikerjakan secara terburu-buru hanya demi mengejar target serapan anggaran. Ia mengingatkan masyarakat akan dirugikan apabila proyek berkualitas rendah hingga memerlukan perbaikan kembali.
Selain itu, Komisi III meminta Dinas PUPR memperketat pengawasan terhadap kontraktor dan rutin melaporkan progres fisik proyek setiap bulan kepada DPRD agar setiap kendala dapat segera diantisipasi.
"Yang diharapkan masyarakat bukan hanya serapan anggaran tinggi, tetapi infrastruktur yang berkualitas, tahan lama, dan selesai tepat waktu. Komisi III akan terus mengawal proses ini secara konstruktif," tegasnya.(gmp)
Editor : Arif Subekti