RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Rencana pemerintah melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari DPRD Kota Banjarmasin. Kebijakan ini dinilai tidak hanya memperkuat pelaksanaan program, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali aktivitas ekonomi pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mathari menyebut pelibatan kantin sekolah merupakan langkah positif yang perlu diapresiasi. Sejak program MBG berjalan, sejumlah pelaku usaha kantin sekolah mengalami penurunan omzet akibat berkurangnya aktivitas jual beli. Menurutnya, keterlibatan kantin sekolah dapat menjadi solusi agar pelaku UMKM di lingkungan pendidikan kembali bergerak, dan memperoleh manfaat dari program pemerintah tersebut. “Yang terpenting adalah anak-anak bisa merasakan manfaat program ini. Pelibatan kantin itu bagus, tetapi pengawasan dan pemantauannya harus diperketat agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan,” ujarnya, Minggu (21/6).
Politisi PKS itu menegaskan, aspek utama yang tidak boleh diabaikan dalam program MBG adalah kualitas makanan, kebersihan, serta standar gizi yang diterima peserta didik. Ia mengingatkan agar program yang bertujuan meningkatkan kesehatan siswa tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan. “Program ini sangat baik. Karena itu jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan celah yang ada. Pengawasannya harus kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan siswa,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti laporan terhentinya operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut berdampak pada distribusi makanan bergizi ke sekolah. Mathari meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat agar pelaksanaan program tidak terganggu terlalu lama.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak agar keberlangsungan program tetap terjaga, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari pelibatan kantin sekolah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas gizi anak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan Program MBG tetap dilanjutkan, karena mendapat respons positif dari masyarakat. Dari total 53,5 juta siswa di Indonesia, sekitar 43,4 juta atau 80,94 persen telah menerima manfaat program tersebut.
Pemerintah, kata Mu’ti, akan melakukan penyesuaian skema pelaksanaan agar lebih tepat sasaran, termasuk membuka peluang pelibatan dapur maupun kantin sekolah dengan pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menegaskan, kasus keracunan yang sempat terjadi tidak akan menghentikan program secara keseluruhan. Evaluasi akan difokuskan pada penyedia yang bermasalah. Sementara yang memenuhi standar tetap dapat beroperasi.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief