RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin – Pembebasan lahan di kawasan Jalan Veteran kembali menjadi perhatian Pemko Banjarmasin. Pasalnya, sejumlah proyek strategis yang telah direncanakan berisiko kembali tertunda jika persoalan lahan tak kunjung selesai.
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengatakan, masalah pembebasan lahan selama ini menjadi salah satu penyebab lambatnya realisasi pembangunan. Bahkan, anggaran yang sudah disiapkan berpotensi tidak terserap dan berakhir menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
"Kalau pembebasan lahannya belum selesai, jangan sampai anggaran terus dimasukkan setiap tahun lalu kembali menjadi SiLPA. Persoalan ini harus dituntaskan terlebih dahulu," tegas Yamin usai pertemuan di DPRD Banjarmasin, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, penyelesaian pembebasan lahan harus menjadi prioritas agar proyek yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan. Dengan kepastian status lahan, pemerintah daerah juga dapat menghindari berbagai persoalan hukum maupun administrasi yang berpotensi muncul di kemudian hari.
Selain itu, Yamin turut menyinggung proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) yang berada di kawasan Veteran. Ia mengatakan proyek pengendalian banjir tersebut masih memerlukan koordinasi lanjutan dengan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan sesuai target.
"Kita berharap seluruh proses bisa berjalan lancar. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait terus dilakukan agar pembangunan yang direncanakan dapat segera direalisasikan," ujarnya.
Ia menilai pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai hanya akan membuat anggaran mengendap dan mengurangi efektivitas pembangunan daerah. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta bersama-sama mencari solusi agar persoalan yang telah berlangsung cukup lama tersebut segera menemukan titik terang.
Pemko Banjarmasin berharap penyelesaian pembebasan lahan di kawasan Veteran dapat membuka jalan bagi percepatan berbagai proyek strategis yang selama ini tertunda. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat dan penggunaan anggaran daerah menjadi lebih efektif.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandhy Wijaya tak menampik mengenai belum beresnya pembebasan lahan Veteran. Untuk tahap pertama dari kawasan Kelenteng hingga Simpang Ulin, progresnya hampir tuntas dan hanya menyisakan beberapa bidang lahan yang masih dalam proses pembayaran ganti rugi.
"Insya Allah pembayaran untuk lahan yang tersisa di tahap pertama bisa diselesaikan bulan ini," ujarnya.
Sementara itu, untuk tahap kedua yang mencakup ruas Jalan Gatot Subroto hingga Sungai Gardu, proses pembebasan lahan masih terus dipercepat. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, mulai dari tim pertanahan, Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Perkim hingga Kejaksaan.
Selain itu, terdapat pula lahan milik Korem yang masih diproses mekanisme hibahnya agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek. Saat ini tahapan yang berjalan masih berupa identifikasi lahan dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Ia optimistis dalam satu hingga dua bulan ke depan akan ada perkembangan yang lebih signifikan.
"Kami terus melakukan percepatan dan koordinasi dengan BWS serta pihak terkait lainnya. Harapannya pembebasan lahan tahap dua dan tiga bisa berjalan sesuai target sehingga program pengendalian banjir ini dapat segera direalisasikan," tutupnya.
Editor : M Oscar Fraby