RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Kenaikan harga BBM non subsidi mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Banjarbaru.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby meminta seluruh paket Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dikaji ulang guna mengantisipasi dampak lonjakan biaya operasional terhadap proyek pembangunan daerah.
Instruksi tersebut ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni untuk memfasilitasi kajian menyeluruh terhadap paket pekerjaan yang sudah berkontrak maupun yang masih dalam tahap perencanaan.
“Kita harus mengetahui secara rinci sektor mana yang terdampak kenaikan harga BBM dan langkah apa yang harus segera dilakukan,” ungkap Lisa.
Menurutnya, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi. Hampir seluruh pekerjaan konstruksi maupun pengadaan pemerintah memiliki komponen biaya yang berkaitan langsung dengan penggunaan bahan bakar.
Mulai dari mobilisasi alat berat, distribusi material, pengangkutan barang hingga operasional kendaraan proyek diperkirakan mengalami kenaikan biaya.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan beban operasional kontraktor dan penyedia jasa yang tengah menjalankan pekerjaan pemerintah. Jika tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan kenaikan biaya tersebut berpotensi memicu berbagai hal yang menghambat proses pembangunan.
“Yang harus dijaga adalah keberlanjutan pembangunan dan kepastian pelaksanaan kontrak agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” beber Lisa.
Editor: Sutrisno
Editor : Arief