RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin mulai menunjukkan keraguan terhadap pemerintah kota (pemko) untuk menyelesaikan pembebasan lahan proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) tahap 2 dan tahap 3 tepat waktu. Keraguan itu mencuat dalam rapat evaluasi bersama Dinas PUPR Kota Banjarmasin di ruang Komisi III DPRD, Rabu (10/6/2026) pagi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar mengaku masih melihat sejumlah kendala yang menghambat percepatan proyek pengendalian banjir tersebut. Padahal, batas waktu penggunaan dana pinjaman World Bank semakin dekat.
Tahap pertama proyek NUFReP dari kawasan Kelenteng hingga Simpang Ulin sudah selesai. Namun untuk tahap kedua di ruas Jalan Gatot Subroto–Sungai Gardu serta tahap ketiga yang menghubungkan Gatot Subroto dengan jalur tahap pertama, progresnya masih jauh dari harapan.
"Kami melihat masih ada berbagai kendala, terutama terkait administrasi, surat-menyurat dan proses pembebasan lahan. Dari sisi anggaran sebenarnya DPRD sudah memberikan dukungan penuh melalui APBD," ujarnya.
Ia mengatakan waktu yang tersedia semakin sempit. Sebab pendanaan dari World Bank dijadwalkan berakhir pada Desember 2027. Sementara hingga pertengahan 2026, pembebasan lahan untuk tahap kedua masih tak kunjung tuntas.
"Kalau melihat progres saat ini, terus terang kami masih ragu. Kalau pun bisa terlaksana, mungkin tahap dua yang lebih realistis dikejar. Itu pun waktunya sudah sangat mepet," katanya.
Diingatkannya, jika pembebasan lahan tidak segera selesai, maka tahapan pekerjaan berikutnya juga akan ikut tertunda. Sebab Balai Wilayah Sungai (BWS) tidak dapat memulai pekerjaan fisik sebelum seluruh lahan berstatus clear and clean.
"Kami berharap pemko bisa mencari terobosan. Jangan sampai kesempatan mendapatkan pendanaan World Bank hilang karena proses pembebasan lahan tidak selesai," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandhy Wijaya memastikan pihaknya terus melakukan percepatan. Menurut dia, pembebasan lahan untuk NUFReP memang dilakukan secara bertahap. Saat ini fokus berada pada penyelesaian tahap kedua serta ketiga.
Ia menjelaskan, untuk tahap pertama dari kawasan Kelenteng hingga Simpang Ulin sebenarnya sudah selesai. Saat ini hanya tersisa proses pembayaran terhadap beberapa bidang lahan yang masih berproses dan ditargetkan rampung bulan ini.
Sedangkan pada tahap kedua, pihaknya masih melakukan identifikasi, sosialisasi dan koordinasi lintas instansi. Mulai dari tim pertanahan, BWS, Perkim hingga Kejaksaan turut dilibatkan guna mempercepat penyelesaian administrasi dan pembebasan lahan.
"Kami juga terus berkoordinasi dengan BWS terkait percepatan. Mudah-mudahan dalam satu sampai dua bulan ke depan ada perkembangan signifikan untuk tahap kedua," ucap mantan Kepala Dinas Perkim Banjarmasin ini.
Terkait adanya informasi kendala di kawasan Pasar Batuah, Chandra mengaku akan melakukan pengecekan kembali. Menurutnya, secara umum masyarakat di sejumlah lokasi terdampak justru mendukung program tersebut dan menunggu proses pembayaran ganti rugi.
"Kami berharap pembebasan lahan tahap dua dan tiga bisa terus berjalan sehingga program pengendalian banjir ini dapat direalisasikan sesuai target," pungkasnya.
Editor : M Oscar Fraby