RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengemuka saat Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
Kegiatan seremonial tersebut berlangsung khidmat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, pada Selasa (26/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Erna Lisa Halaby didampingi langsung oleh Inspektur Kota Banjarbaru, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru. Prosesi penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dokumen LHP oleh Wali Kota bersama Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh Kepala Daerah yang dinilai kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Pihaknya berharap, hasil audit ini menjadi stimulus bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk terus mendongkrak kualitas pengelolaan kas daerah agar tetap selaras dengan regulasi perundang-undangan.
Merespons hal tersebut, Hj Erna Lisa Halaby menyampaikan apresiasi balik kepada tim pemeriksa BPK RI yang telah merampungkan tugasnya secara profesional, objektif, dan independen. Lisa menegaskan potret keuangan yang diberikan BPK akan menjadi cetak biru (blue print) evaluasi jajarannya.
"Capaian opini bukanlah tujuan akhir. Namun yang terpenting adalah bagaimana seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara serius, tepat waktu, dan berkelanjutan," tegas Erna Lisa Halaby selepas acara.
Menurutnya, esensi dari audit ini adalah untuk mengukur efektivitas pengendalian internal serta meningkatkan mutu pelayanan publik di Kota Idaman. Ia pun menginstruksikan seluruh jajaran aparatur di bawah komandonya untuk memperkuat integritas dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih.
"Setiap Rupiah dari anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta menyokong pembangunan kota yang berkelanjutan," pungkasnya.
Editor : Fauzan Ridhani