RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN - Keluhan soal sulitnya mendapatkan BBM subsidi jenis Bio Solar kembali mengemuka di Kalsel. Ratusan sopir truk bersama LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (Sakutu) menyampaikan persoalan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kalsel, Kamis (21/5).
Dalam forum itu, para sopir mengaku kesulitan mendapatkan Bio Solar selama berbulan-bulan. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas angkutan barang dan mata pencaharian mereka.
Ketua Umum LSM Sakutu, Aliansyah menilai persoalan distribusi Bio Solar di lapangan masih jauh dari ideal. Ia menyebut antrean panjang di SPBU hingga dugaan praktik pelangsiran, penimbunan, dan premanisme menjadi persoalan yang harus segera ditangani. “Kalau pun dapat, harganya sering lebih mahal. Ada banyak hambatan di lapangan. Ini menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Aliansyah menegaskan Bio Solar subsidi merupakan kebutuhan penting bagi sektor angkutan dan distribusi barang. Karena itu, kelangkaan yang terus berulang dinilai tidak bisa dibiarkan.
Sales Area Manager Wilayah Kalimantan Selatan PT Pertamina Patra Niaga, Bondan Tri Wibowo memastikan persoalan yang terjadi bukan karena kekurangan kuota. Menurutnya, kuota Bio Solar Kalsel tahun ini mencapai sekitar 268 ribu kiloliter, dan sekitar 91 ribu kiloliter telah tersalurkan. “Kalau tepat sasaran dan distribusi berjalan baik, kuota itu cukup memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Bondan menilai persoalan di lapangan lebih banyak dipicu faktor eksternal seperti dugaan penyalahgunaan distribusi, pelangsir, hingga penimbunan.
“Kendalanya bukan produk tidak ada, tetapi faktor distribusi di lapangan. Karena itu perlu koordinasi bersama aparat penegak hukum,” katanya. Ia juga menegaskan pemilik QR Code resmi wajib dilayani SPBU selama sesuai aturan penerima subsidi.
Menyikapi persoalan tersebut, DPRD Kalsel memastikan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bio Solar. Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengatakan langkah itu telah menjadi kesepakatan seluruh fraksi.
“Kita buat Pansus untuk menyelamatkan hak masyarakat. Semua pihak terkait nanti akan dibahas bersama,” tegasnya.
Polda Kalsel mengungkap telah menetapkan 20 tersangka terkait penyalahgunaan BBM subsidi di sejumlah wilayah. Direktur Intelkam Polda Kalsel, Kombes Pol Priyanto Priyo Hutomo menyebut Banjarmasin menjadi wilayah terbanyak dengan 12 tersangka. “Kami terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar distribusi BBM subsidi berjalan aman dan tepat sasaran,” ujarnya.
Polda Kalsel juga memastikan patroli dan pengawasan SPBU akan diperkuat untuk menekan praktik penyalahgunaan maupun premanisme dalam distribusi BBM subsidi.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief