RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin kembali menjadi sorotan. Sejumlah pelaku usaha diduga mulai mengakali sistem tapping box atau alat perekam transaksi pajak agar omzet yang tercatat lebih kecil dari kondisi sebenarnya.
Temuan tersebut diungkap Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin. Dugaan manipulasi ditemukan di sejumlah sektor usaha, mulai dari restoran, kafe, hingga tempat hiburan.
Kepala Bidang Pendataan BPKPAD Banjarmasin, Muhammad Syahid mengatakan masih ada oknum wajib pajak yang berusaha memainkan sistem agar transaksi tidak seluruhnya masuk ke dalam pencatatan tapping box.
“Masih ada yang mencoba mengakali sistem tapping box supaya transaksi yang terinput tidak semuanya masuk. Itu kami temukan di beberapa sektor usaha, mulai restoran, kafe sampai tempat hiburan,” ujarnya.
Menurut Syahid, praktik tersebut sangat berdampak terhadap penerimaan daerah. Sebab, nilai pajak yang dibayarkan menjadi tidak sesuai dengan transaksi riil di lapangan. “Kalau transaksi yang masuk tidak sesuai kondisi sebenarnya, otomatis ada potensi kebocoran PAD. Ini yang terus kami awasi,” katanya.
Untuk menutup celah kecurangan, BPKPAD kini menyiapkan pembaruan sistem tapping box. Sistem pengawasan akan di-upgrade agar lebih transparan dan lebih sulit dimanipulasi oleh wajib pajak nakal.
“Kami berencana melakukan upgrade sistem supaya pengawasan lebih maksimal dan pemasukan daerah bisa lebih optimal. Jadi transparansi transaksi benar-benar bisa dipantau,” tegasnya.
Tak hanya itu, pengawasan lapangan juga akan diperketat. Monitoring terhadap pelaku usaha terus dilakukan guna meminimalkan praktik manipulasi pajak daerah.
Meski dihadapkan pada potensi kebocoran, BPKPAD tetap optimistis target PAD Kota Banjarmasin tahun 2026 yang dipatok lebih dari Rp700 miliar dapat tercapai.
“Target PAD tahun ini cukup besar, lebih dari Rp700 miliar. Tapi kami optimis bisa tercapai jika pengawasan dan sistem berjalan maksimal,” yakinnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Hendra menilai dugaan manipulasi transaksi pajak daerah merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Menurut politisi PKS tersebut, kebocoran PAD bukan hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut hak masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengapresiasi langkah BPKPAD yang berhasil mengungkap dugaan modus kecurangan tersebut. Namun, Hendra menegaskan pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemasangan alat digital.
“Harus ada audit rutin, pengawasan lapangan berkelanjutan, serta sanksi tegas bagi pelaku usaha yang terbukti curang. Jangan sampai sistem sudah dipasang, tapi masih ada celah untuk dimanipulasi,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemko Banjarmasin memperkuat sistem pengawasan PAD yang lebih transparan dan terintegrasi secara digital agar potensi penerimaan daerah benar-benar bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat.
Potensi Kebocoran PAD Banjarmasin
Temuan BPKPAD :
* Pajak yang dibayar tidak sesuai kondisi riil.
* Pelaku usaha diduga mengakali sistem tapping box.
* Transaksi tercatat lebih kecil dari omzet sebenarnya.
Sektor Usaha Terindikasi :
* Restoran.
* Kafe.
* Tempat hiburan.
Dampak Dugaan Manipulasi :
* PAD berpotensi bocor.
* Pendapatan daerah berkurang.
* Kepercayaan publik bisa menurun.
Langkah BPKPAD :
* Upgrade sistem tapping box.
* Pengawasan dibuat lebih transparan.
* Monitoring lapangan diperketat.
Sorotan DPRD Banjarmasin :
* Minta audit rutin dilakukan.
* Dorong pengawasan berkelanjutan.
* Usul sanksi tegas bagi wajib pajak curang.
Temuan BPKPAD :
* Pajak yang dibayar tidak sesuai kondisi riil.
* Pelaku usaha diduga mengakali sistem tapping box.
* Transaksi tercatat lebih kecil dari omzet sebenarnya.
Sektor Usaha Terindikasi :
* Restoran.
* Kafe.
* Tempat hiburan.
Dampak Dugaan Manipulasi :
* PAD berpotensi bocor.
* Pendapatan daerah berkurang.
* Kepercayaan publik bisa menurun.
Langkah BPKPAD :
* Upgrade sistem tapping box.
* Pengawasan dibuat lebih transparan.
* Monitoring lapangan diperketat.
Sorotan DPRD Banjarmasin :
* Minta audit rutin dilakukan.
* Dorong pengawasan berkelanjutan.
* Usul sanksi tegas bagi wajib pajak curang.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief