Selain sebagai upaya mendukung transisi energi nasional, kendaraan listrik dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan efisiensi anggaran operasional di sektor transportasi publik dan kedinasan.
Kendati begitu di Pemerintah Kota Banjarbaru kebijakan tersebut tidak akan dilakukan secara terburu-buru.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih memprioritaskan pemanfaatan aset yang ada.
Menurutnya, peralihan menuju kendaraan ramah lingkungan tersebut harus diselaraskan dengan kondisi kas daerah.
"Tentu kita melihat dulu (situasinya), karena kita harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Lisa kepada Radar Banjarmasin saat dikonfirmasi mengenai rencana pengadaan mobil listrik untuk lingkungan Pemkot Banjarbaru
Ia menjelaskan, armada kendaraan dinas yang saat ini dimiliki oleh jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masih dalam kondisi prima.
Alih-alih melakukan pengadaan besar-besaran, Lisa memilih untuk memaksimalkan fungsionalitas unit yang tersedia guna menjaga efisiensi anggaran.
"Mobil-mobil dinas yang ada sekarang kan masih layak. Jadi, kita gunakan yang ada saja dulu," imbuhnya.
Meski instruksi pusat mendorong percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) bagi instansi pemerintah, Pemkot Banjarbaru tampaknya akan mengambil langkah bertahap.
Fokus utama saat ini tetap tertuju pada optimalisasi anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Editor : Sutrisno