BANJARBARU– Pemerintah Kota Banjarbaru tancap gas dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Bertempat di Aula Gawi Sabarataan, Pemkot Banjarbaru menggelar Sosialisasi Antikorupsi bagi Pimpinan Daerah dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2026, Kamis (30/4/2026).
Agenda ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, bersama seluruh jajaran pimpinan daerah. Mulai dari Staf Ahli Wali Kota, asisten, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala SKPD, camat, lurah, hingga Direktur RSDI Kota Banjarbaru.
Membacakan sambutan Wali Kota, Sekda Sirajoni menegaskan bahwa kehadiran tim dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI adalah momentum vital. Menurutnya, pencegahan korupsi di "Kota Idaman" bukan sekadar pemanis di atas kertas.
"Kehadiran tim KPK RI hari ini membuktikan bahwa upaya pencegahan korupsi di Banjarbaru bukan sekadar slogan. Ini langkah konkret yang terus kita sinkronkan dengan arahan pusat guna menjaga tata kelola yang bersih dan akuntabel," tegas Sirajoni.
Ia menambahkan, perang melawan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aspek penindakan. Fondasi utamanya justru terletak pada sisi hulu, yakni edukasi dan penguatan integritas di setiap lini birokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Sirajoni memberikan instruksi khusus kepada para pejabat yang hadir untuk memegang teguh tiga poin utama: penerapan nilai antikorupsi secara konsisten, penguatan peran pimpinan sebagai garda terdepan pencegah praktik KKN, serta peningkatan kolaborasi dengan KPK RI guna mendongkrak indeks integritas daerah.
Hadir sebagai narasumber, Nurtjahyadi dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI memberikan "dosis" pemahaman mendalam terkait identifikasi area rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi stimulan bagi seluruh ASN di lingkup Pemkot Banjarbaru untuk menjadikan integritas sebagai budaya kerja demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan terpercaya.
Editor : Fauzan Ridhani