RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin— Lanjutan proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) di Jalan Veteran Banjarmasin mulai digeber.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sudah menyiapkan anggaran Rp140 miliar untuk pembebasan lahan pada tahun ini. Ditargetkan proyek pembangunan tuntas pada 2027.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menegaskan pembebasan lahan menjadi penentu laju proyek. Tanpa itu, pengerjaan fisik dipastikan tersendat.
“Kalau lahannya tuntas sesuai jadwal, pekerjaan fisik bisa langsung jalan. Ini kunci utama,” tegasnya usai pertemuan dengan Komisi III DPRD Banjarmasin, Jumat (24/4/2026).
Suri membeberkan, proses ganti rugi dan administrasi ditarget rampung pada April hingga Mei 2026. Dengan begitu, tahapan konstruksi tidak molor.
Pembebasan lahan dilakukan bertahap. Dimulai dari kawasan Sungai Gampa menuju Simpang Gatot Subroto (Gatsu), kemudian berlanjut ke Pasar Batuah hingga Pasar Kuripan. Berikutnya penyelesaian lahan di sekitar Simpang Gatsu hingga kawasan T-Square Banjarmasin.
“Alhamdulillah, untuk titik-titik tertentu, termasuk T-Square, pemilik lahan sudah setuju,” ungkapnya.
PUPR mencatat, pembebasan lahan mencakup ratusan persil yang tersebar di beberapa segmen. Untuk segmen 2, dari gardu hingga Simpang Gatsu, terdapat lebih dari 34 persil.
Saat ini masih menunggu hasil peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai dasar penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Sedangkan segmen 3, dari Simpang Gatsu hingga Pasar Kuripan, jumlahnya lebih besar, sekitar 130 persil. Tahap awal seperti sosialisasi dan pemasangan tanda batas sudah dilakukan. Selanjutnya akan masuk tahap pengukuran bersama BPN.
Suri memastikan, seluruh proses pengadaan tanah ditargetkan rampung tahun ini. Namun, pihaknya tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
“Kalau pembebasan lahan selesai, serapan anggaran bisa maksimal dan progres proyek akan jauh lebih cepat. Target 2027 tetap kita kejar,” katanya.
Di sisi lain, anggota Komisi III, Rian Zulfikar, mengapresiasi langkah Pemko yang telah menyiapkan anggaran sebagai dukungan terhadap proyek NUFReP di kawasan Sungai Veteran.
“Ini proyek penting untuk meningkatkan ketahanan banjir perkotaan. Kami apresiasi komitmen Pemko dalam menyiapkan anggaran pembebasan lahannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam skema proyek tersebut, pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemko, sedangkan pekerjaan fisik berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III sebagai pelaksana proyek yang didukung Bank Dunia.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi yang solid agar target penyelesaian tidak terganggu.
“Jangan sampai pembebasan lahan jadi hambatan. Koordinasi harus kuat supaya pekerjaan fisik bisa berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Politisi Golkar ini juga mengingatkan adanya potensi kendala di lapangan, mulai dari sosialisasi ke masyarakat, penilaian ganti rugi, hingga koordinasi dengan BPN. Menurutnya, hal tersebut perlu dibahas secara mendalam agar tidak menghambat proyek.
Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama Komisi III akan mengagendakan pertemuan lanjutan Senin mendatang dengan menghadirkan Dinas PUPR, instansi terkait, serta perwakilan masyarakat.
“Kami ingin memastikan proses berjalan transparan, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Harapannya pembebasan lahan bisa dipercepat dan proyek NUFReP berjalan lancar,” pungkas Rian.
Editor : Sutrisno