RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM,BANJARMASIN – Tumpukan sampah kembali terlihat di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Banjarmasin. Kondisi ini pun menuai sorotan dari DPRD Kota Banjarmasin.
Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Zainal Hakim memahami, penutupan TPA Basirih memaksa Pemko Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencari alternatif pembuangan. Salah satunya dengan memanfaatkan TPA Banjarbakula.
“Memang kita paham kondisinya. Setelah Basirih ditutup, otomatis harus cari solusi lain,” ujarnya, Minggu (19/42026).
Namun, solusi tersebut belum efektif. Pasalnya, kuota pembuangan sampah ke TPA Banjarbakula menurut informasi di media yang beredar kini dibatasi hanya sekitar 200 ton per hari. Tak pelak hal itu berdampak langsung pada penumpukan sampah di TPS yang tidak bisa terangkut seluruhnya setiap hari.
“Ini yang kemudian jadi persoalan. Ketika kuota dibatasi, sementara produksi sampah tetap, akhirnya terjadi penumpukan,” jelasnya.
Politisi PKB ini menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. DLH diminta segera mencari terobosan agar persoalan sampah bisa tertangani dengan cepat.
“Harus ada langkah konkret. DLH harus putar otak, cari cara agar tumpukan ini tidak terus terjadi,” tegasnya.
Menurutnya, penanganan sampah ke depan tidak bisa lagi bergantung pada pola lama yang hanya mengandalkan pembuangan ke TPA. Diperlukan strategi baru yang lebih adaptif.
“Bisa dari pengurangan di sumber, pengolahan, atau skema lain yang memungkinkan. Intinya harus ada solusi,” tambahnya.
Zainal juga mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga menyangkut kesehatan lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
Karena itu, ia berharap koordinasi antarinstansi bisa diperkuat, sehingga penanganan sampah tetap berjalan optimal meski dalam keterbatasan.
“Ini harus jadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat terus disuguhi pemandangan sampah menumpuk,” ujarnya..
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, memastikan pihaknya tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Berbagai langkah strategis tengah disiapkan, salah satunya melalui penyusunan regulasi baru terkait pengelolaan sampah.
“Kami sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan ke depan,” ujarnya.
Mantan Kepala Disperdagin ini menjelaskan, DLH akan mengubah pola pengelolaan sampah dengan memperkuat penanganan dari tingkat bawah, yakni skala Rukun Warga (RW).
Dalam konsep tersebut, setiap RT akan memiliki titik drop point untuk sampah organik yang kemudian diangkut menggunakan armada roda tiga ke pusat pengolahan di tingkat RW.
“Di sana nanti sampah tidak hanya dibuang, tapi diolah. Bisa dengan metode maggot, pencacahan, hingga pengolahan biomassa,” jelad pria yang biasa disapa Tezar ini.
Ia menambahkan, pengolahan ini tidak hanya bertujuan mengurangi beban sampah ke TPA, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi.
“Hasilnya bisa dimanfaatkan, bahkan dijual. Jadi ada perputaran ekonomi di situ,” terangnya.
Selain itu, DLH juga akan memperkuat peran bank sampah, baik di tingkat kelurahan maupun sekolah. Sampah anorganik akan dikelola melalui sistem tersebut agar tidak seluruhnya bergantung pada pembuangan ke TPA.
“Kita dorong pengurangan dari hulu. Karena sumber sampah itu dari masyarakat, maka penanganannya juga harus melibatkan masyarakat,” tegas Tezar.
Editor : Arif Subekti