RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di MAN 2 Banjarmasin menuai sorotan. Sejumlah orang tua calon siswa mengaku terkejut dengan adanya informasi biaya awal yang harus disiapkan.
Salah satu orang tua calon siswa yang enggan disebutkan namanya mengaku kaget saat mendapat penjelasan terkait biaya yang harus dibayarkan jika anaknya dinyatakan lulus.
Proses seleksi berlangsung dalam beberapa tahapan, mulai dari penyerahan berkas, tes, hingga wawancara yang dilakukan di tiga ruangan terpisah.
Saat tes, orang tua masih bisa mendampingi, namun ketika wawancara calon siswa lebih dulu masuk, kemudian orang tua dipanggil menyusul.
“Setelah itu, saya cukup kaget saat dijelaskan soal biaya,” ceritanya kepada wartawan, Kamis (16/4/2026) siang.
Setiap murid yang sudah dinyatakan diterima, wajib dibayarkan di awal.
Tidak hanya itu, penjelasan salah satu panitia, masih ada sejumlah komponen biaya lainnya yang harus dibayar, diantaranya infaq atau SPP Rp300 ribu per bulan, uang kegiatan Rp100 ribu, serta iuran mingguan sekitar Rp10 ribu.
“Yang memberatkan itu uang pembangunan Rp6 juta. Harus dibayar di muka, tidak bisa dicicil,” tegasnya.
Ia mengaku sempat mempertanyakan apakah ada penyesuaian biaya berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua. "Jawaban pihak panitia tidak ada klasifikasi, seluruhnya disamaratakan," ujarnya.
“Perkiraan saya bisa mendekati Rp10 juta kalau ditambah seragam dan buku,” sambungnya.
Informasi yang diperoleh di lapangan, jumlah pendaftar mencapai sekitar 450 orang, sementara yang akan diterima sekitar 350 orang. Jika dihitung uang pungutan yang terkumpul mencapai Rp2,1 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala MAN 2 Banjarmasin Abdul Hadi membantah adanya pungutan wajib seperti yang dikeluhkan orang tua.
“Tidak ada itu biaya yang dipatok seperti yang disampaikan. Kami saat ini masih dalam tahap wawancara, jadi belum ada pembicaraan soal pembiayaan seperti itu,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan, pihak sekolah tidak pernah menetapkan pungutan wajib berupa uang pembangunan dalam proses PPDB.
“Secara resmi tidak ada pematokan biaya. Kalau pun nanti ada pihak yang ingin membantu sekolah, itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban,” tegasnya.
Menurutnya, panitia PPDB juga tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran biaya kepada calon siswa.
“Dari panitia tidak ada mematok biaya. Kalau memang ada yang menyampaikan seperti itu, silakan dilaporkan kepada saya,” katanya.
Ia juga membantah adanya ketentuan resmi terkait pungutan serupa pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau disebut ada angka tertentu yang diminta, itu tidak ada. Tidak pernah ada pematokan seperti itu dari pihak sekolah,” pungkasnya.
Editor : Sutrisno