BANJARMASIN – Penerapan work from home (WFH) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin mulai diberlakukan dengan sistem bergilir.
Meski demikian, pelayanan terhadap anggota dewan dipastikan tetap berjalan optimal.
Plt Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin, Rakhmat Riyadi Akbar, menegaskan pengaturan WFH diserahkan kepada masing-masing kepala bagian. Tujuannya, agar kinerja pelayanan tidak terganggu meski sebagian pegawai bekerja dari rumah.
“Pengaturannya fleksibel, tapi pelayanan kepada dewan tetap jadi prioritas. Itu tidak boleh terganggu,” ujar pria yang biasa disapa Akbar ini, Jumat (10/4/2026).
Dikatakan, total pegawai di Sekretariat DPRD mencapai sekitar 63 orang, terdiri dari ASN 40 orang dan PPPK dan PPPK Paruh Waktu 23 orang. Dalam penerapannya, pegawai dibagi menjadi tiga kelompok untuk menjalani WFH secara bergantian setiap pekan.
“Kurang lebih 20 orang per minggu yang WFH. Jadi sistemnya rolling,” jelasnya.
Namun demikian, kebijakan ini tidak berlaku permanen melainkan tetap menyesuaikan agenda dewan, seperti rapat atau persidangan dewan. Karena itu pegawai tetap diminta hadir di kantor guna memastikan kegiatan berjalan lancar.
“Kalau ada agenda dewan, apalagi persidangan, tentu harus ada yang standby. Jadi menyesuaikan kondisi,” tambahnya.
Untuk pejabat struktural, seperti eselon II, III, hingga pejabat pengawas, dipastikan tetap masuk kerja seperti biasa. Termasuk kepala subbagian yang tetap menjalankan tugas di kantor.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas ASN di lingkungan DPRD Kota Banjarmasin tetap berjalan seperti biasa. Sejumlah pegawai terlihat tetap masuk kerja dan menjalankan tugas pelayanan, khususnya pada bagian yang berkaitan langsung dengan agenda dewan.
Ia menambahkan, pola WFH ini akan terus dievaluasi seiring dengan dinamika agenda DPRD. Terlebih dalam waktu dekat, aktivitas dewan diprediksi mulai meningkat.
“Kita lihat situasi di lapangan. Kalau agenda padat, tentu penyesuaian lagi. Intinya tetap fleksibel,” pungkasnya.
Editor : Sutrisno