BANJARMASIN – Persaingan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemko Banjarmasin tahun ini dipastikan berlangsung ketat.
Pasalnya, jumlah formasi yang diusulkan hanya puluhan orang, jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan akibat ratusan ASN yang memasuki masa pensiun.
Kepala BKD Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, mengungkapkan kondisi tersebut tak lepas dari keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Saat ini, porsi belanja pegawai dalam APBD sudah menyentuh angka sekitar 34 persen. Padahal, sesuai ketentuan pemerintah pusat, belanja pegawai harus ditekan hingga maksimal 30 persen pada 2027 mendatang.
“Karena itu jumlah rekrutmen ASN yang diusulkan tahun ini hanya 34 orang,” ujar Totok, Kamis (9/4/2026) siang.
Menurut dia, secara kebutuhan riil, jumlah ASN yang pensiun tahun ini 200 orang. Namun, tidak semua posisi tersebut bisa langsung digantikan melalui rekrutmen CPNS. Jika seluruhnya diisi, dikhawatirkan akan memicu lonjakan belanja pegawai dan melampaui batas yang ditetapkan.
“Kalau pensiun 200 orang lalu diangkat 200 juga, otomatis anggaran kita akan membengkak,” jelasnya.
Karena itu, jumlah yang diusulkan tidak banyak, karena menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, sekaligus menjaga agar komposisi belanja tetap terkendali.
Formasi yang diajukan pun tidak merata di semua bidang. Pemko memprioritaskan sektor-sektor krusial terutama yang mendukung program kepala daerah, seperti tenaga teknis lingkungan hidup serta bidang hukum yang saat ini masih kekurangan personel.
“Tidak semua bidang kita isi. Kita fokus yang benar-benar prioritas saja,” tegasnya.
Selain CPNS, kekosongan akibat pensiun juga akan diatasi melalui optimalisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta penataan internal ASN yang ada.
Dengan skema tersebut, diharapkan pelayanan publik tetap berjalan tanpa harus membebani anggaran secara berlebihan. Saat ini, usulan formasi CPNS tersebut masih dalam tahap pengajuan dan menunggu verifikasi serta persetujuan dari pemerintah pusat.
“Kita usulkan sesuai kemampuan daerah. Nanti tetap menunggu keputusan pusat,” katanya.
Di sisi lain, formasi dari jalur sekolah kedinasan juga tetap ada, meski jumlahnya terbatas. "Untuk lulusan STTD diperkirakan hanya 2–3 orang, sementara dari IPDN sekitar 5–6 orang, tergantung kuota yang diberikan pemerintah pusat," tutupnya.
Editor : Sutrisno