BANJARBARU – Status kota inklusif di Banjarbaru belum sepenuhnya tercermin dalam dunia kerja. Serapan tenaga kerja penyandang disabilitas masih jauh dari optimal, meski kuota penerimaan telah diatur dalam undang-undang.
Kondisi itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat kedua Panitia Khusus DPRD Kota Banjarbaru terkait Rancangan Peraturan Daerah Ketenagakerjaan, Selasa (31/3). Forum ini menghadirkan lembaga pelatihan kerja, komunitas disabilitas, serta tenaga ahli untuk menggali persoalan di lapangan.
Sekretaris Pansus Emi Lasari menegaskan isu ketenagakerjaan disabilitas menjadi perhatian utama dalam pembahasan regulasi. “Kami ingin memastikan hak-hak tenaga kerja, termasuk kawan-kawan disabilitas, benar-benar terlindungi,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tidak berhenti pada kewajiban normatif. Realisasi kuota dua persen bagi pemerintah dan BUMD serta satu persen untuk swasta masih belum maksimal.
Hasil RDP mengungkap sejumlah hambatan. Pertama, keterbatasan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Kedua, minimnya akses informasi lowongan serta kurangnya pendampingan saat melamar.
Selain itu, belum adanya sistem pendataan resmi berbasis kategori kebutuhan dan kemampuan juga menjadi persoalan mendasar. Data tersebut dinilai penting untuk menyusun kebijakan tepat sasaran.
Sebagai solusi, DPRD mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Unit ini akan mengelola data, memetakan tenaga kerja, serta menjembatani akses antara penyandang disabilitas dan dunia usaha. Melalui pemetaan, peluang kerja diharapkan lebih sesuai kemampuan masing-masing. ULD juga berperan memfasilitasi pelatihan dan memastikan perlakuan setara di lingkungan kerja.
DPRD turut mendorong pemerintah memastikan implementasi kuota berjalan efektif. Perusahaan swasta yang berkomitmen merekrut tenaga kerja disabilitas diusulkan mendapat insentif atau penghargaan.
Ketua Teras Inklusi Banjarbaru Faizah Abdiah menyambut langkah tersebut. Ia berharap raperda ini memperkuat kesetaraan nyata di dunia kerja dan segera terealisasi. Tambahan ini diharapkan mempercepat perubahan menuju Banjarbaru inklusif yang benar-benar memberi ruang setara bagi semua pekerja.
Editor: Ramli Arisno
Editor : AriefSumber : RADAR BANJARMASIN edisi cetak