BANJARMASIN – Fenomena kafe yang “menyerobot” trotoar di kawasan Hasanuddin HM kini tak lagi dipandang sebelah mata. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (KUMTK) Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, yang baru dilantik pasca Lebaran, langsung angkat suara.
Machli mengatakan, kondisi tersebut harus segera ditangani karena menyangkut dua kepentingan besar, yakni keberlangsungan UMKM dan hak pejalan kaki.
“UMKM harus tetap hidup, tapi trotoar juga tidak boleh kehilangan fungsinya. Ini yang harus kita jaga bersama,” tegasnya, Selasa (31/3/2026).
Ia mengakui, menjamurnya pelaku usaha di atas trotoar memang menjadi tanda geliat ekonomi yang cukup baik. Namun di sisi lain, jika dibiarkan tanpa aturan, kondisi ini berpotensi menimbulkan kesemrawutan serta mengganggu ketertiban umum di ruang kota.
Karena itu, pihaknya tidak ingin gegabah mengambil langkah penertiban yang justru bisa mematikan usaha kecil. Ia memilih pendekatan yang lebih bijak dengan mengedepankan solusi yang adil bagi semua pihak.
“Kami tidak ingin ada yang dirugikan. Harus ada win-win solution,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Dinas KUMTK akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari formulasi terbaik dalam penataan kawasan tersebut. ia memastikan, langkah yang diambil nantinya tetap mengedepankan kepentingan publik tanpa mengorbankan pelaku UMKM.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Rian Zulfikar menilai polemik ini harus dijadikan momentum pembenahan tata kelola ruang publik yang lebih tertib dan inklusif. Dia menekankan perlunya langkah konkret agar persoalan tidak berlarut.
Politisi Golkar ini menyebut, di satu sisi aktivitas UMKM di ruang publik juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena itu, penanganannya tidak cukup dengan penertiban semata.
“Kepentingan penataan kota harus dipertemukan dengan kebutuhan masyarakat kecil agar tetap bertahan dan tumbuh,” ujarnya.
Karena itu dewan mendorong kajian teknis lintas dinas untuk menentukan titik yang bisa dimanfaatkan secara terbatas, termasuk opsi pembagian jam penggunaan serta penyusunan skema perizinan yang sederhana bagi pelaku usaha kecil.
Selain itu, penertiban diharapkan dilakukan secara persuasif dan edukatif, bukan represif. DPRD juga mendorong lahirnya regulasi yang tegas agar pemanfaatan ruang publik tetap memberi ruang bagi ekonomi rakyat tanpa mengorbankan hak pejalan kaki.
“Keduanya bisa berjalan seiring, asalkan ada tata kelola yang baik dan kolaborasi lintas sektor,” tandas Rian.
Editor : M Oscar Fraby