Hingga kini, belum ada laporan kelangkaan maupun keluhan masyarakat terkait distribusi gas bersubsidi tersebut.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakota Banjarmasin, Siane Apriliawati, menegaskan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan stok elpiji 3 kilogram masih mencukupi kebutuhan warga.
“Sejauh ini belum ada keluhan yang masuk terkait ketersediaan gas melon. Artinya kondisi masih aman,” ujarnya kepada awak media, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, stabilnya pasokan turut berdampak pada harga di tingkat agen maupun pangkalan yang masih relatif terkendali.
Kondisi ini dinilai menjadi indikator distribusi berjalan lancar di lapangan. Jika melihat tren permintaan yang terjadi saat ini, ketersediaan elpiji 3 kilogram bakal tetap aman hingga pasca Idulfitri.
“Kalau melihat trennya, ketersediaan dan harga gas melon masih aman sampai Lebaran. Di tingkat agen dan pangkalan juga relatif terkendali,” katanya.
Meski demikian, pemko tetap melakukan pengawasan secara intensif di lapangan. Langkah ini untuk mengantisipasi jika terjadi peningkatan permintaan secara signifikan. Di antaranya dengan berkoordinasi bersama Pertamina untuk menambah pasokan, atau melaksanakan operasi pasar.
Di sisi lain, DPRD Kota Banjarmasin mengingatkan agar kondisi aman tersebut tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Hendra, mengapresiasi laporan pemerintah terkait stabilnya stok elpiji 3 kilogram selama Ramadan. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan hingga ke tingkat bawah.
“Alhamdulillah kalau secara laporan stok LPG 3 kilogram selama Ramadan dinyatakan aman. Namun, kami menilai kondisi aman ini harus benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan, tidak hanya di tingkat pangkalan, tetapi juga dari sisi harga dan kemudahan akses,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan distribusi kerap muncul di tingkat pengecer yang berdampak langsung pada masyarakat. Karena itu, pengawasan perlu diperkuat agar tidak terjadi permainan harga maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Pengalaman sebelumnya, masalah justru sering terjadi di pengecer. Ini yang harus menjadi perhatian. Kami di Komisi II mendorong agar pengawasan distribusi diperketat, sehingga subsidi LPG 3 kilogram benar-benar tepat sasaran dan tidak membebani masyarakat kecil,” tegas Hendra.
Editor : Sutrisno