BANJARBARU – Sebanyak 34 dari 36 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Banjarbaru telah mengurus izin lingkungan.
Selain itu, sekitar 80 persen SPPG juga sedang membangun atau merenovasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Seksi Penegakan Hukum apda Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru, Ari Wijaya, memastikan seluruh proses, baik pembangunan fisik IPAL maupun kelengkapan administrasi izin lingkungan, masih berjalan. “Prosesnya masih berjalan, baik pengerjaan fisik IPAL maupun pengurusan administrasinya,” ujarnya, Selasa (3/3).
Sebelumnya, seluruh SPPG di Banjarbaru diberikan tenggat waktu satu bulan untuk mengurus izin lingkungan serta membangun atau memperbaiki IPAL. Namun, pemerintah kota kembali memberikan perpanjangan waktu selama enam bulan.
“Kita perpanjang hingga pengerjaan fisiknya selesai, dengan tetap dilakukan pengawasan terhadap progres pekerjaan tersebut,” jelas Ari.
Meski ada perpanjangan waktu, Ari menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi jika terjadi pencemaran lingkungan selama masa tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, DLH dapat mengeluarkan surat peringatan kepada pengelola SPPG.
“Jika dalam kurun waktu enam bulan terjadi pencemaran lingkungan, kami dapat mengeluarkan surat peringatan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Caraka, Nasrullah, memastikan unit yang dikelolanya telah memenuhi kewajiban administrasi lingkungan. “SPPG yang saya kelola Alhamdulillah berjalan lancar. Untuk SPPL sudah, hari ini mitra yang mengambil ke DLH,” ringkasnya.
Baca kumpulan berita terpopuler RADAR BANJARMASIN di Google News. Klik di sini
Editor: Sutrisno
Editor : Arief