BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menambah kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Gratis yang ditanggung melalui APBD.
Untuk kedua kalinya, di bulan ini, pemko mengusulkan tambahan peserta. Setelah sebelumnya 872 orang diterima, kini menyusul 1.069 peserta. Total 1.941 warga akan diaktifkan kembali kepesertaannya mulai 1 Maret 2026.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Muhammad Ramadhan menjelaskan data tersebut merupakan usulan terbaru dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin. “Ini yang paling terbaru. 1.068 ini masih bisa berubah, karena terakhir pengusulan itu tanggal 20 Februari ini,” ujarnya, Jumat (13/2).
Ia menegaskan, jumlah penerima dapat berubah sesuai hasil penilaian dan verifikasi lapangan yang terus dilakukan. “Status miskin itu fluktuatif. Perintah wali kota jelas, berapapun yang diajukan Dinsos, akan kita tambahkan ke PBI Pemko,” tegasnya.
Kebijakan ini menjadi penegasan komitmen pemko untuk menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu agar tidak terputus.
Ramadhan merinci, dari 872 peserta tahap awal, sebanyak 258 orang berasal dari data Januari 2026, dan 614 orang dari awal Februari 2026. Sementara 1.069 peserta tambahan merupakan data terbaru bulan ini.
Pengajuan PBI dilakukan melalui proses skrining terhadap warga pada kelompok desil 1 hingga 5, yakni kategori miskin dan rentan miskin berdasarkan data kesejahteraan sosial. Skrining juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap sekitar 67 ribu peserta PBI yang dicoret massal pada Januari lalu, guna memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
Tambahan kuota ini berada di luar PBI reguler yang sebelumnya telah ditanggung pemko sebanyak 44.383 peserta. “Di luar dari 44.383, ada tambahan sebanyak 872 dan disusul lagi 1.069 peserta. Insya Allah mereka sudah aktif mulai 1 Maret,” tambah Ramadhan.
Dengan penambahan tersebut, total peserta PBI yang ditanggung Pemko Banjarmasin menjadi 46.324 orang mulai awal Maret. Dari jumlah itu, sekitar 4.000 peserta dialihkan menjadi PBI Jaminan Kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief