MARTAPURA – Lisensi konsultan perencana proyek rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cahaya Bumi Selamat (CBS) Martapura tengah disorot. Komisi III DPRD Banjar menilai kualifikasinya dinilai tidak sesuai dengan standar teknis proyek bernilai Rp8,09 miliar tersebut.
Isu ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Banjar dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rabu (4/2).
Wakil Ketua I DPRD Banjar, Irwan Bora, mengungkapkan adanya temuan serius terkait konsultan perencana yang ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPRKPLH. “Konsultannya bukan lulusan teknik, sementara proyek ini jelas pekerjaan teknis dengan nilai anggaran besar,” tegas Irwan usai RDP.
Menurutnya, lisensi dan latar belakang keilmuan konsultan sangat menentukan kualitas perencanaan serta hasil pekerjaan di lapangan. Karena itu, DPRD mempertanyakan mekanisme penunjukan konsultan dalam proyek strategis tersebut.
Selain soal lisensi, DPRD juga menyoroti progres fisik proyek yang belum sepenuhnya rampung. Laporan antarinstansi menunjukkan perbedaan capaian. “PUPR melaporkan progres 99 persen, sementara DPRKPLH baru 90,77 persen. Ini menunjukkan masih ada pekerjaan yang belum selesai,” cecarnya.
Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal proyek Taman CBS, terutama terkait legalitas, lisensi, dan kompetensi pelaksana. “Supaya kita bisa memastikan penggunaan anggaran APBD benar-benar sesuai aturan, dan menghasilkan fasilitas publik yang layak bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Banjar, Abdul Razak, menilai keterlambatan penyelesaian proyek mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan. “Ini bukan proyek multiyears. Kalau sampai molor dan kualitasnya dipertanyakan, tentu harus ada pertanggungjawaban, termasuk dari sisi perencanaan dan pelaksanaan,” tegasnya.
Sayangnya, DPRKPLH Banjar memilih tidak memberikan komentar. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kawasan Lingkungan Hidup (P2KLH) DPRKPLH, Nur Aina hanya meminta menunggu keputusan pimpinan.
Rapat lanjutan dijadwalkan pada Sabtu mendatang agar seluruh pihak, termasuk Kepala DPRKPLH Banjar, Ahmad Bayhaqie yang tak berhadir, bisa datang untuk memberikan penjelasan menyeluruh.
Sisi lain, dari pantauan, belum genap sebulan difungsikan, sudah menunjukkan banyak persoalan. Pantauan lapangan pada Senin (2/2), mendapati area taman becek dan berlumpur usai hujan, menyerupai sawah di sejumlah titik.
Fasilitas pun bermasalah, lampu taman mati, bangku retak, kabel instalasi semrawut, hingga sumur terbuka tanpa pengaman yang membahayakan pengunjung. Coretan vandalisme juga mulai menghiasi sudut taman.
Kondisi tersebut memantik reaksi Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjar, M Hasan Hamdan. Legislator PAN itu melakukan aksi simbolik dengan menanam bibit padi di area taman. “Melihat kondisi taman yang becek dan berlumpur seperti ini, sepertinya tanah ini sangat bagus. Kalau bingung cari lahan tanam padi, bisa di sini,” ujarnya menyindir.
Tak berhenti di situ, Hasan juga membawa alat pancing dan melontarkan kail ke genangan air sebagai bentuk kritik. Ia menyoroti pula minimnya fasilitas di kawasan Tugu CBS, termasuk absennya lift untuk naik ke puncak tugu. “Dengan anggaran lebih dari Rp 8 miliar, seharusnya ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati pemandangan kota dari atas,” katanya.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief