BANJARBARU – Komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berkualitas terus diperkuat. Hal itu ditandai dengan kehadiran Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, dalam penandatanganan naskah kerja sama antara Ombudsman Republik Indonesia dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
Penandatanganan kerja sama tersebut digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Ombudsman RI Mokhammad Najih beserta jajaran pejabat Ombudsman dan para kepala daerah se-Kalimantan Selatan.
Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Ombudsman RI dalam pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan dapat mencegah praktik maladministrasi sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menegaskan, penandatanganan naskah kerja sama ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru kepada masyarakat.
Ia menyatakan, Pemkot Banjarbaru berkomitmen untuk terus mengedepankan pelayanan prima serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani secara cepat dan sesuai standar pelayanan publik.
Penguatan pengawasan eksternal melalui Ombudsman RI juga diharapkan menjadi dorongan positif bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta budaya melayani masyarakat.
Dengan adanya kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru optimistis mampu mempercepat transformasi pelayanan publik yang modern, adaptif, dan berintegritas, sejalan dengan visi menjadikan Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang maju dan terpercaya
Editor : Fauzan Ridhani