BANJARMASIN – Kebijakan penarikan retribusi penggunaan lapangan basket di kawasan wisata Siring Patung Bekantan kembali menuai polemik.
Fasilitas olahraga yang kini dipatok tarif, kembali memicu keberatan warga. Kebijakan serupa pernah menuai protes dan sempat dihentikan pada periode lalu.
Warga menilai, lapangan basket tersebut sejatinya merupakan ruang publik yang disiapkan untuk menunjang aktivitas olahraga masyarakat. Ketika fasilitas itu kembali dikomersilkan, akses warga dinilai menjadi terbatas.
Dwiki, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku keberatan dengan tarif yang kini diberlakukan. Menurutnya, sebelum ada pungutan, lapangan tersebut kerap dimanfaatkan warga untuk berlatih dan berolahraga secara rutin.
“Sebelum berbayar kami sering main basket di situ, cukup lapor ke petugas yang berjaga. Tapi sekarang jadi berbayar, cukup memberatkan kalau ingin latihan,” keluhnya.
Ia berharap Pemko Banjarmasin tidak menerapkan kebijakan secara pukul rata. “Semestinya ada kebijakan khusus, misalnya pelajar atau komunitas dibebaskan. Jangan semuanya disamakan,” katanya.
Area lapangan basket kini dilengkapi kandang dari kawat. Di lokasi juga tertera papan tarif penggunaan. Pada hari kerja, Senin–Jumat pukul 06.00–17.00 Wita dipatok Rp50 ribu dan pukul 17.00–22.00 Wita Rp65 ribu. Sementara Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, tarif naik menjadi Rp65 ribu untuk pagi–sore dan Rp75 ribu pada malam hari.
Pembayaran dilakukan melalui sistem QRIS langsung ke kas pemko. Kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023, dengan rincian tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2022.
Menanggapi polemik yang mencuat, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lama yang masih berjalan.
“Kita akan kaji ulang kembali terkait tarif retribusi sewa lapangan basket, karena itu merupakan kebijakan dari periode yang lama,” ujar Yamin kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Ia menegaskan, pemko berkomitmen menghadirkan fasilitas olahraga yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kalau saya pribadi menginginkan, sebaiknya untuk warga dan pelajar itu gratis,” ucapnya.
Menurutnya, evaluasi kebijakan tidak hanya mempertimbangkan aspek pendapatan daerah, tetapi juga manfaat sosial, pembinaan generasi muda, serta penguatan budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Ke depan, pemko berencana melibatkan pihak terkait untuk merumuskan skema baru yang dinilai lebih adil.
Editor : M Oscar Fraby