BANJARMASIN – Kedisiplinan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemko Banjarmasin menjadi sorotan.
Hal itu menyusul laporan adanya pegawai yang kerap bolos kerja, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin memastikan akan turun melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Politisi Gerindra ini mengaku prihatin atas laporan tersebut.
Terlebih, para PPPK paruh waktu itu baru saja menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Sejatinya aparatur pemerintah seharusnya menunjukkan komitmen dan etos kerja yang tinggi.
“Mendengar saat ini baru selesai pengangkatan PPPK masih banyak yang tidak masuk kerja. Nanti akan keliling dan didata jumlah mereka,” ujar Yamin kepada awak media, Jumat (23/1/2026).
Menurutnya, persoalan indisipliner tidak bisa ditoleransi. Ia menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar melakukan pengawasan ketat terhadap pegawai di bawahnya, baik ASN maupun PPPK.
Melalui langkah sidak dan pengawasan tersebut, berharap disiplin dan etos kerja ASN serta PPPK di lingkungan Pemko Banjarmasin dapat dibenahi. Upaya itu diharapkan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
“Kalau tidak melaksanakan tugas sebagaimana kewajibannya, tentu bisa dijatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, ia meminta Inspektorat bersama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin ikut memantau kinerja aparatur. Termasuk menertibkan ASN atau PPPK yang kedapatan keluyuran di luar kantor saat jam kerja tanpa kepentingan dinas.
Ia menekankan, seluruh aparatur pemerintah digaji dari uang rakyat sehingga wajib memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik.
“Kerja di pemerintahan ini digaji rakyat. Satu rupiah pun harus berdampak kepada rakyat,” cetusnya.