BANJARMASIN — Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan komitmennya mengembalikan fungsi sungai secara maksimal sebagai penampung alami air melalui program revitalisasi dan normalisasi sungai pada tahun ini.
Yamin menyebutkan, berdasarkan surat ketetapan (SK), terdapat sekitar 500 sungai dan anak sungai di Banjarmasin. Dari hasil pemantauan awal, sebagian besar sungai tersebut mengalami pendangkalan. Bahkan ada yang nyaris hilang akibat tertutup sedimentasi dan pembangunan.
“Jangka pendeknya saya pikir kita harus lakukan pengerukan dan menormalisasi sungainya. Jangka panjangnya kami harap excavator amphibious akan bekerja mengeruk dalam waktu yang panjang, bahkan berbulan-bulan,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini mengakui, upaya normalisasi sungai masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya maraknya bangunan yang berdiri terlalu dekat bahkan menutupi badan sungai. “Ketika melakukan normalisasi, tapi di sekitarnya ada perumahan, risikonya bisa miring, abrasi atau longsor rumahnya,” jelas Yamin.
Karena itu, ia berharap kesadaran warga bantaran sungai untuk menyesuaikan bangunan agar tidak melampaui batas sertifikat atau segel tanah. Menurutnya, bangunan yang menjorok ke sungai justru mempersempit alur air, dan memperparah risiko banjir. “Yang bangunannya melebihi kita harap membongkar sendiri. Jangan sampai pemerintah turun dan membongkarnya,” tegasnya.
Yamin juga menyoroti posisi Banjarmasin sebagai daerah hilir dengan karakter Kota Seribu Sungai. Kondisi tersebut membuat wilayah seperti Kelurahan Sungai Lulut menjadi barisan terdepan yang menerima kiriman air dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura. Ia mengkhawatirkan, kiriman air yang tidak terkendali dapat meluas hingga merendam lahan pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan masyarakat.
“Kita harus membuatkan alternatif, tanggul-tanggul, kanal-kanal nanti di sana. Ini harus kita perluas lagi, mungkin akan dipetakan. Kita berharap pemilik lahan mau kita buat tanggul di sisinya,” tutur Yamin.
Wali kota menegaskan, persoalan banjir tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah kota. Diperlukan perhatian dan kerja sama lintas daerah, baik dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. “Kerja sama baik penganggaran, mengeruk Sungai Martapura atau membuat tampungan air, karena air tak bisa ditolak, harus dibuat penampungan yang mencukupi,” katanya.
Selain itu, dalam waktu dekat Pemko Banjarmasin juga berencana membuka kembali aliran Sungai Guring menuju Sungai Gampa melalui sejumlah sungai penghubung. Langkah ini bertujuan agar sistem sungai saling terkoneksi secara maksimal, memiliki kedalaman memadai, serta dapat dimasuki alat berat untuk proses normalisasi di sungai-sungai yang masih dangkal.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief