BANJARMASIN – Peringatan keras dilontarkan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin kepada seluruh SKPD. Proyek fisik yang molor atau dikerjakan asal-asalan tak lagi ditoleransi. Terlebih setelah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 Kota Banjarmasin membengkak hingga Rp350 miliar.
Yamin menegaskan kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi kinerja SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin. “Artinya SKPD tidak bekerja dengan baik. Ini jadi evaluasi besar bagi saya,” tegas Yamin, Minggu (4/1).
Ia menekankan, seluruh anggaran pembangunan bersumber dari uang rakyat, sehingga wajib dikelola secara bertanggung jawab dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Anggaran yang didapat berupa pajak, retribusi dan lainnya itu berasal dari uang rakyat. Jadi sudah seharusnya benar-benar berdampak bagi warga kota itu sendiri,” ucapnya.
Karena itu, pada tahun anggaran 2026, Ketua DPC Partai Gerindra Banjarmasin ini memastikan akan mengawal langsung seluruh kegiatan dan proyek fisik di lingkup Pemko. Targetnya jelas, seluruh pekerjaan harus selesai tepat waktu dengan kualitas yang terjaga. Yamin juga menyoroti kebiasaan lama pengerjaan proyek fisik yang kerap dikebut menjelang akhir tahun. Bahkan dilakukan saat musim hujan. Pola tersebut dinilai berdampak pada rendahnya kualitas hasil pekerjaan. “Pekerjaan fisik seperti pengerukan dan pembangunan drainase itu ke depan tidak ada lagi di akhir tahun dan musim penghujan,” tegasnya.
Sorotan itu kian menguat setelah diketahui besarnya SiLPA APBD 2025 yang melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp18 miliar. Padahal, dana tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan fisik di kota ini.
Menurut Yamin, kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi serius dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026. “2026 ini, tidak ada proyek fisik yang dikerjakan akhir tahun saat musim hujan. Tetapi sudah dikerjakan awal tahun agar hasilnya maksimal dan tidak asal-asal. Karena kalau di akhir-akhir tahun, pasti dikebut,” yakinnya.
Seperti diketahui, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menyebut lonjakan SiLPA terjadi karena pemerintah daerah memilih bersikap hati-hati dengan tidak memaksakan belanja yang berpotensi menyalahi aturan. “Kami tidak ingin memaksakan kegiatan yang berpotensi melanggar aturan. Jika tidak memenuhi syarat administrasi atau waktunya sudah tidak memungkinkan, maka anggaran tersebut lebih aman dikembalikan ke kas daerah,” tegasnya.
Lonjakan SiLPA ini mendapat perhatian anggota DPRD Kota Banjarmasin. Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD, Hendra menilai besarnya SiLPA perlu dibaca secara objektif dan proporsional. Di satu sisi, ini bisa mencerminkan kehati-hatian pemerintah daerah dalam menjaga kepatuhan administrasi. “Namun di sisi lain, angka SiLPA yang melonjak signifikan juga mengindikasikan lemahnya eksekusi belanja dan ketidaksiapan kegiatan di sejumlah SKPD,” kata anggota Fraksi PKS ini.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief