Ia mengatakan, sejumlah sekolah di berbagai tingkatan di Kota Seribu Sungai kini telah terdistribusi, namun sebagian masih ada yang belum tersentuh.
“Sudah lebih dari 50 persen, tapi ada yang belum karena dapur-dapur masih ada yang proses dibangun,” ujarnya, Kamis (1/1/2026).
Hal ini didasari maraknya permintaan para guru hingga kepala sekolah, tentang pendistribusian MBG yang belum bisa dipenuhi.
“Harapan kami pemerataan di daerah bisa cepat didiskusikan. Ini sering disampaikan sekolah-sekolah, infrastruktur operasional belum memenuhi,” terang Cahyadi.
Sementara ini, sekitar 43 dapur MBG dalam kondisi siap beroperasi di Banjarmasin. Sedangkan lainnya masih dalam proses pembangunan. “Ada beberapa, tapi datanya belum bisa dipastikan,” jelasnya.
“Jika selesai, dapur-dapur inilah yang diharapkan bisa menyalurkan sekolah yang belum terdistribusi,” ungkap Cahyadi.
Ia menekankan, perluasan dapur MBG juga diiringi dengan berbagai syarat kelayakan, di antaranya standar keamanan pangan, kandungan gizi, sanitasi dan fasilitas dapur.
Ini dilakukan agar meminimalisir respons negatif dari sekolah, sehingga standar produk MBG terus berlangsung optimal tanpa kendala.
“Penyesuaian menu ada yang sesuai, namun masih ada yang perlu dibenahi. Kita mendorong untuk segera berbenah menyesuaikan standar Badan Gizi Nasional (BGN),” tandasnya.
Cahyadi mengaku, penyesuaian teknis sudah berubah sebanyak tiga kali. Sementara itu, pihaknya masih menunggu arahan pusat soal pelayanan teknis di 2026.
“Kami masih tunggu. Teknis yang berubah seiring adanya permasalahan di lapangan,” ucapnya.
Sesuai kebijakan BGN, program MBG kini tengah libur hingga 7 Januari 2026 dan kembali beroperasi serentak pada 8 Januari 2026.
Seiring itu, SPPG di daerah termasuk di Banjarmasin memanfaatkan waktu libur untuk konsolidasi internal, penyesuaian teknis, serta persiapan operasional dapur dan distribusi makanan.
Editor : Sutrisno