Temuan ini muncul di tengah pengawasan terhadap 811 pangkalan LPG yang beroperasi di Kota Seribu Sungai.
Sales Branch Manager Kalsel IV Gas PT Pertamina Patra Niaga, Syukra Mulia Rizki, mengatakan pelanggaran tersebut didominasi praktik penjualan LPG subsidi melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pria Diduga Edarkan Sabu dan Ekstasi di Batulicin Tanah Bumbu
“Beberapa ada yang menjual di atas HET. Sanksinya berjenjang,” ujar Syukra usai sosialisasi kepada pelaku usaha pangkalan gas di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (16/12/2025).
Menurut Syukra, Pertamina akan lebih dulu melakukan pengecekan kepatuhan kontrak terhadap pangkalan yang terindikasi melanggar.
Jika terbukti, sanksi akan dijatuhkan secara bertahap, mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin usaha.
Baca Juga: Dinas PUPR Banjarmasin Petakan Limbah Rumah Tangga, Anggaran Rp1,5 Miliar Digelontorkan
“Kita panggil dulu, dicek kontraknya, kesalahannya di mana. Awalnya bisa dibina atau diperingatkan, lalu skorsing, sampai pemberhentian,” tegasnya.
Di sisi lain, Syukra memastikan tidak ada kelangkaan LPG subsidi tiga kilogram di Banjarmasin sepanjang tahun ini.
Ia menegaskan stok gas melon tetap tersedia, meski pada periode tertentu terjadi lonjakan permintaan.
Baca Juga: Sparing Atlet Dunia, Pegulat Kalsel Asah Kemampuan di Turki
“Kelangkaan bukan berarti barangnya tidak ada. Stok ada, hanya di bulan-bulan tertentu permintaannya meningkat,” katanya.
Untuk tahun ini, kebutuhan LPG subsidi di wilayah tersebut masih tergolong mencukupi. Total ketersediaan mencapai 21.606 metrik ton atau setara 21.606.000 kilogram.
Meski demikian, Pertamina tetap menyiapkan langkah antisipasi menghadapi lonjakan permintaan, terutama menjelang akhir tahun.
Baca Juga: Pemkab Tapin Siapkan Posko Singgah Arus Balik Jemaah 5 Rajab Sekumpul
Tambahan pasokan sekitar 86 metrik ton atau 86 ribu kilogram disiapkan untuk menghadapi momen Natal, Tahun Baru, serta peringatan 5 Rajab di Martapura.
“Ini tambahan ekstra sebagai antisipasi lonjakan,” ujarnya.
Syukra menambahkan, kebijakan pengurangan atau penambahan kuota LPG subsidi sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat berdasarkan usulan pemerintah daerah.
Baca Juga: Tak Sekadar Kantor, Sekretariat Baru IMI Kalsel Disiapkan Jadi Pusat Aktivitas Otomotif
Pertamina, kata dia, berkomitmen menyalurkan LPG sesuai kuota yang telah ditetapkan melalui surat ketetapan resmi pemerintah. (*)
Editor : M. Ramli Arisno