Langkah ini untuk menyusun base line atau peta dasar sanitasi di lima kecamatan se-Kota Banjarmasin. Anggaran dibagi merata, masing-masing kecamatan mendapat alokasi Rp300 juta.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, mengatakan survei ini penting agar pemerintah memiliki data akurat terkait kondisi sanitasi masyarakat.
“Untuk membuat base line sanitasi Banjarmasin. Dari hasil survei ini kita bisa tahu berapa yang sudah tertangani air limbah domestik dan berapa yang belum,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).
Ia mengungkapkan, kondisi sanitasi domestik di Banjarmasin saat ini masih tergolong belum aman. Capaian sanitasi baru berada di angka 3,64 persen. Angka tersebut masih sangat jauh dari target nasional sebesar 30 persen pada periode 2025–2029.
“Dengan base line ini, bisa diketahui berapa kebutuhan di tiap kecamatan. Penanganan lebih jelas dan cepat," tuturnya.
Survei dilakukan secara by name by address atau per individu, dengan target 15 ribu rumah tangga di setiap kecamatan. Misalnya di Kecamatan Banjarmasin Barat terdapat 37.276 rumah, namun yang disurvei difokuskan pada 15 ribu rumah.
“Walaupun sudah menjadi pelanggan PAM, belum tentu septik tank-nya memenuhi standar sanitasi aman,” jelasnya.
Selama ini, lanjut dia, penanganan sanitasi di Banjarmasin cenderung lambat karena mengandalkan usulan warga. Dengan adanya peta dasar ini, pemerintah bisa melakukan intervensi secara lebih terarah dan menyeluruh.
Ia menambahkan, hingga kini progres pelaksanaan survei telah mencapai sekitar 75 persen.
“Kalau data base line ini selesai, bisa dimanfaatkan untuk melengkapi usulan bantuan sanitasi, baik ke pemerintah pusat maupun melalui program CSR,” pungkas Suri.
Editor : Sutrisno