BANJARMASIN - Setelah sempat melambat karena keterbatasan anggaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banjarmasin kembali memulai pengaspalan jalan lingkungan.
Tambahan anggaran dari APBD Perubahan 2025 akan digunakan untuk pengaspalan jalan kompleks di lima titik yang tersebar di tiga kecamatan.
Kelima paket proyek itu sudah teken kontrak sejak Oktober 2025 lalu. Lokasinya tersebar di Banjarmasin Utara, Timur, dan Selatan.
Kepala Disperkim Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya memastikan progresnya kini sudah menyentuh angka 80 persen.
"Di perubahan tadi, kami mendapatkan tambahan anggaran untuk kegiatan tersebut," ujarnya, Kamis (11/12).
Chandra menargetkan seluruh proyek bisa rampung sebelum kalender berganti. Mengingat paket-paket ini adalah proyek prioritas yang sejak awal didorong untuk memajukan permukiman kota.
"Mudah-mudahan selesai sesuai target," harapnya.
Dari total 328 jalan kompleks yang terdata, baru 175 fasilitas umum (fasum) yang resmi diserahkan pengembang ke pemko. Dari angka itu, Disperkim menghitung sudah 83 jalan yang ditangani.
"Target pengaspalan ada sekitar 220 kilometer dari 175 fasum yang telah diserahkan tersebut. Tahun ini saja sudah 40 persen kita tangani," jelasnya.
Artinya, masih ada 60 persen lagi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan dalam empat tahun ke depan. Termasuk mendorong para pengembang yang fasumnya masih nyangkut untuk segera menyerahkannya.
Masih ada 153 fasum yang belum diserahkan pengembang. Kondisi ini membuat Disperkim cukup kesulitan memperluas jangkauan pengaspalan karena status lahan belum formal menjadi aset daerah.
Untuk itu, pihaknya menyiapkan instrumen peraturan wali kota (Perwali) yang mengatur kewajiban pengembang menyerahkan fasum lebih cepat, sehingga pemko bisa segera menangani.
"Kami ada instrumen Perwali untuk mendorong pengembang agar menyerahkan fasumnya ke pemko agar bisa ditangani pengaspalannya," tegas dia.
Dengan tambahan anggaran, dorongan regulasi, dan target empat tahun penyelesaian, Disperkim berharap pengaspalan seluruh jalan kompleks tak lagi berjalan tersendat.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar, memberikan catatan atas percepatan pengaspalan jalan kompleks yang tengah digenjot Disperkim.
Diingatkannya, pekerjaan ini masih jauh dari garis akhir. "Artinya, kita masih punya beban besar, baik penyelesaian fisik maupun penertiban administrasi serah terima fasum," tegasnya.
Tambahan anggaran tidak boleh hanya mengejar kuantitas pekerjaan, tetapi juga menjamin kualitas. "Percepatan tanpa kualitas hanya akan melahirkan masalah baru di masa depan," katanya.
Politikus Golkar ini juga meminta Disperkim memperkuat komunikasi dengan para pengembang, mengingat masih banyak fasum yang belum diserahkan dan menjadi penghambat utama penanganan infrastruktur permukiman.
"Tanpa kejelasan aset, pemerintah tidak bisa mengaspal. Ini sering jadi keluhan warga di lapangan," ucapnya.
Selain itu, ia berharap roadmap empat tahun penyelesaian dapat disusun secara realistis dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Wilayah dengan kepadatan tinggi dan akses vital harus ditempatkan sebagai prioritas.
"Kami di Komisi III akan terus mengawasi secara ketat. Progres 80 persen di beberapa kecamatan menggembirakan, tetapi kami ingin penyelesaiannya tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," jelasnya.
Ridho menekankan bahwa pengaspalan fasum bukan sekadar proyek rutin, tetapi bagian dari pemenuhan hak masyarakat.
"Harapan kami sederhana: seluruh fasum yang sudah diserahkan bisa dituntaskan pengaspalannya. Ini soal memberikan infrastruktur yang layak dan aman bagi warga," pungkas Ridho.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief