Kondisi ini membuat 33 panti asuhan di Banjarmasin kelimpungan, bahkan terancam gulung tikar.
Anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Banjarmasin, Abdul Khair, menuturkan sudah setahun terakhir bantuan konsumsi dari pemko tidak lagi diterima.
“Sejak tahun lalu bantuan itu tidak ada. Katanya karena keterbatasan anggaran,” ujarnya dengan nada kecewa, Rabu (10/12/2025).
Yang membuatnya heran, beberapa lembaga sosial lain seperti Karang Taruna masih tetap mendapatkan alokasi. “Kami hanya ingin pemerintah adil. Ada 600 anak panti yang menggantungkan hidupnya pada perhatian pemko,” ucapnya.
Melemahnya ekonomi membuat aliran bantuan dari donatur swasta turut merosot. Pihak panti tak bisa lagi mengandalkan donatur sebagai penyelamat.
“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya hadir. Anak panti bukan hanya butuh pendidikan dan pembinaan mental, tapi juga makan,” tegasnya.
Abdul juga menyinggung ironisnya nilai bantuan konsumsi yang pernah diterima beberapa tahun silam. “Hanya sekitar Rp3 ribuan per anak per hari. Di kabupaten lain bisa mencapai Rp20-30 ribu. Tapi kami maklum, jumlah anaknya banyak. Tapi yang menyakitkan, bukan naik, malah dihapus,” sentilnya.
Ia khawatir, tanpa dukungan konsumsi, sejumlah panti akan tutup. Tidak hanya itu dampak lainnya pemerintah juga bisa dibuat kewalahan.
“Kalau panti kolaps, masalah sosial baru bisa muncul. Jangan sampai anak yatim seperti dipinggirkan. Kalau tak tertampung lagi, pemerintah pasti pusing sendiri. Jangan tunggu masalah sosial membesar,” pungkasnya.
Merespon keluhan itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin Nuryadi mengakui bahwa bantuan konsumsi memang sempat diberikan pada 2023 dan 2024. “Tiap panti mendapat sekitar 3 ribu paket bantuan konsumsi,” jelasnya.
Namun, memasuki tahun berikutnya, terjadi kendala pada tahap perencanaan. Program tersebut tidak otomatis masuk anggaran wajib sehingga harus mengantongi persetujuan pimpinan melalui nota dinas tiap tahun.
“Untuk tahun ini sudah kami ajukan. Hanya saja, karena keterbatasan anggaran, yang disetujui baru Rp200 juta, padahal kebutuhan idealnya mencapai Rp1,2 miliar untuk 33 panti,” bebernya.
Ia memastikan pihaknya akan kembali berkoordinasi agar anggaran dapat ditambah. “Kami berupaya keras supaya bantuan konsumsi ini bisa kembali berjalan. Kasihan panti-panti yang mengandalkan dukungan dari pemerintah,” tegas Nuryadi.
Editor : Sutrisno