Meski proses pembebasan lahannya terbilang rumit dan memakan banyak tahapan, Pemko Banjarmasin memastikan seluruh administrasi akan dituntaskan akhir tahun ini sehingga pembayaran dapat dimulai pada awal 2026.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadyah menyampaikan bahwa sebagian besar titik pembebasan kini sudah memasuki fase akhir, terutama pada jalur Tempekong–Simpang Ulin–Kuripan yang panjangnya 900 meter.
Baca Juga: Pengadilan Agama Batulicin Belum Terima Izin Poligami
"Dalam beberapa hari ke depan, sudah ada yang masuk tahap pembayaran. Prosesnya terus jalan," ujar Suri kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).
Sementara titik yang cukup krusial seperti Taher Square, Kelenteng, dan area The Master juga tengah menunggu penyelesaian akhir.
Pemko sudah mengajukan tambahan uang persediaan untuk memastikan pembayaran dapat dilakukan segera setelah nilai aprasial keluar.
Baca Juga: Polres HSU Awasi Kenaikan Debit Sungai Tabalong
Untuk wilayah tahap berikutnya, mulai Sungai Gardu, Simpang Gatot, hingga Japri Zamzam, pendataan dan sosialisasi telah rampung.
"Tahap pengukuran tinggal menunggu jadwal BPN. Setelah itu nilai aprasial ditetapkan. Warga antusias, banyak yang menanyakan kapan pembebasan dilaksanakan," tuturnya.
Menurutnya, pembebasan lahan tidak bisa dilakukan secara instan. Ada 11 tahapan yang harus dipenuhi sesuai regulasi, mulai dari sosialisasi, pendataan, verifikasi alas hak, hingga pengukuran.
Baca Juga: Harga Cabai di Kandangan Tembus 100 Ribu per Kg, Pedagang Mengeluh
Semua itu ditargetkan rampung Desember 2025 agar pembayaran bisa langsung dibereskan pada Januari–Maret 2026.
Tak hanya warga sipil yang terkena pembebasan, lahan milik TNI juga terdampak. Namun Pemko telah berkoordinasi melalui surat resmi Wali Kota kepada Danrem untuk permohonan hibah lahan. Responnya pun baik.
"Mereka mendukung penuh. Beberapa alas hak sudah disampaikan," katanya.
Baca Juga: Pakar Ingatkan Nany Widjaja Bisa Terjerat Pidana Pemalsuan jika Tak Mampu Buktikan Akta 65
Total kebutuhan pembebasan lahan sebesar Rp181 miliar. Namun bila ditambah biaya aprasial dan teknis lainnya, jumlahnya mendekati Rp185 miliar.
Jika seluruh tahapan berjalan tanpa hambatan, koridor panjang dari Tempekong hingga Japri Zamzam siap menjadi jalur utama yang lebih nyaman dan representatif.
Pemko dan DPRD sepakat, percepatan pembebasan lahan adalah kunci agar pekerjaan fisik tidak molor.
Baca Juga: Banjarbaru Raih Apresiasi PENARI Terbaik ke-2 Nasional dari Kemenkes
"Yang jelas proyek ini on track. Kami selesaikan administrasinya tahun ini, dan pembayarannya dimulai tahun depan. Insyaallah selesai sesuai target," kata Suri.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar memastikan anggaran itu sudah masuk dalam APBD 2025.
"Nilai yang diminta aprasial sudah kita setujui. Tinggal pelaksanaannya. Begitu prosesnya selesai, langsung dibayar," tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai proyek ini sangat strategis, bukan hanya untuk memperlancar arus transportasi, tetapi juga menekan potensi banjir serta memperindah wajah kota.
"Koridor Veteran sekarang saja sudah berbeda. Lebih rapi, lebih enak dipandang. Tinggal kita rawat bersama setelah rampung," pintanya.
Diwartakan sebelumnya, revitalisasi ini bagian dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) yang dibiayai hibah Bank Dunia (World Bank). Total anggarannya Rp209 miliar. (*)
Editor : M. Ramli Arisno