Langkah ini menyusul inflasi Kota Banjarmasin pada Oktober lalu yang mencapai 3,29 persen, selisih tipis dari batas atas target nasional sebesar 3,5 persen.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Banjarmasin, Siane Apriliawati mengungkapkan, sejumlah komoditas menjadi pemicu merangkaknya inflasi.
Yang paling dominan datang dari sektor non-pangan, yakni emas perhiasan, dengan kontribusi 0,50 persen. Sementara dari dapur rumah tangga, telur ayam ras ikut memberi dorongan inflasi.
“Beberapa komoditas cukup memberi andil, sehingga inflasi kita mendekati batas atas target nasional,” ujarnya.
Untuk meredam tekanan tersebut, pemko memastikan suplai barang pokok tetap aman. Pengadaan komoditas dilakukan melalui Perumda Pasar agar pasokan di pasar tradisional tidak terganggu, terutama menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat jelang libur panjang.
“Kami terus melakukan kegiatan mendatangkan komoditas melalui Perumda Pasar,” tambahnya.
Tak hanya menjaga suplai, pengawasan harga juga diperketat. Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan monitoring rutin di pasar, kemudian melaporkan pergerakan harga ke Kementerian Perdagangan.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin turun ke lapangan pada momen tertentu untuk melihat kondisi riil di tingkat pedagang.
“Monitoring ini dilakukan agar potensi kenaikan harga bisa segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Jangan sampai telat respons,” tegasnya.
Siane juga mengingatkan masyarakat agar tidak ikut memicu gejolak di pasar. Ia meminta warga untuk berbelanja bijak dan tidak melakukan aksi borong yang justru membuat pasokan tampak langka.
“Berbelanja sesuai kebutuhan, jangan menimbun barang. Itu hanya membuat pemborosan dan berpotensi meningkatkan tekanan harga,” imbaunya.
Di bagian lain, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Hendra, mengapresiasi langkah cepat pemko. Namun ia mengingatkan bahwa penanganan tidak boleh hanya bersifat jangka pendek.
“Pengendalian harga harus sistemik dan berkelanjutan, mulai dari transparansi pasokan, efektivitas intervensi BUMD, perbaikan distribusi, hingga perlindungan kelompok rentan,” tegasnya.
Komisi II, lanjutnya, akan memperkuat pengawasan dan meminta laporan berkala terkait ketersediaan komoditas serta pergerakan harga.
“Kami ingin memastikan intervensi pemko benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi pasar,” ujar politikus PKS ini.
Ia menegaskan prioritas utama adalah menjaga daya beli warga dan menyiapkan langkah jangka menengah agar gejolak harga tidak berulang setiap momentum hari besar.
“Ini komitmen kami untuk menghadirkan rasa aman dan stabilitas ekonomi,” tutupnya.
Editor : Sutrisno