BANJARMASIN – Berpacu dengan waktu dan cuaca yang tak bersahabat, Dinas PUPR Kota Banjarmasin terus menggenjot penyelesaian proyek drainase di kawasan Jalan Lambung Mangkurat dan Hasanuddin HM. Proyek senilai Rp7,2 miliar itu kini memasuki tahap krusial, dan ditargetkan tuntas pada minggu ketiga Desember 2025.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadyah, mengatakan bahwa struktur utama drainase mulai dari lantai, dinding hingga pelebaran saluran bawah telah selesai. Pekerjaan tersisa kini lebih banyak berada di permukaan, terutama pemasangan sunsten dan penyiapan pohon pengganti.
“Harapannya bisa selesai tepat waktu. Tahun depan ada pemotongan TKD, jadi pembiayaan proyek akan berat kalau sampai lewat tahun anggaran. Makanya kita kebut agar selesai dan dibayar tahun ini juga,” jelas Suri, Selasa (2/12/2025).
Proyek yang membentang 800 meter itu merupakan peningkatan kapasitas drainase dengan cara memperlebar dan memperdalam saluran lebih dari satu meter. Tujuannya, arus air lebih lancar saat musim hujan sehingga pusat kota terhindar dari banjir.
Saat ini progres telah tembus 72 persen. Meski demikian, Suri mengakui bagian pekerjaan yang tersisa justru memerlukan ketelitian lebih.
“Musim hujan begini ada teknisnya supaya cepat mengeras. Pemasangan sunsten juga tidak bisa sembarangan, harus orang yang benar-benar ahli,” katanya.
Ia mengingatkan tim lapangan agar tidak terjebak pada kejar-kejaran waktu saja tetapi pengerjaannya harus tetap bagus sesuai dengan yang diharapkan.
“Harapan kami, secara teknis harus kuat dan tahan lama. Bukan hanya selesai, tapi benar-benar kokoh,” ujarnya.
Tak hanya soal saluran air, proyek ini juga akan merombak wajah koridor Lambung Mangkurat–Hasanuddin. Trotoar diperbarui dengan guiding block, akses landai dan tempat duduk berdesain modern seperti kawasan Ahmad Yani.
Beberapa pohon yang ditebang karena posisi mengganggu konstruksi akan diganti dengan jenis yang akarnya tidak melebar.
“Kita siapkan pohon baru, tapi jenisnya dipilih yang akarnya tidak merusak konstruksi drainase,” tegas Suri.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar, mengungkapkan pihaknya menemukan ketidaksesuaian pada proyek drainase Lambung Mangkurat–Hasanuddin HM. Saat mengecek lubang tutup kontrol, masih terlihat lumpur, padahal dalam gambar kerja dan RAB seharusnya terdapat lantai kerja.
“Kalau ada kekurangan volume besi atau beton, harus di opname dan tidak dibayarkan. Anggaran lantai kerja itu sudah ada,” tegasnya.
Politikus muda Golkar ini. menekankan bahwa pembayaran harus sesuai kondisi di lapangan. “Yang dibayar hanya yang benar-benar terpasang, jangan sampai yang tidak terpasang ikut dibayar,” ujarnya.
Ia juga meminta PUPR memperketat pengawasan karena waktu pengerjaan sudah mepet akhir tahun.
“Kita cek bersama agar mutunya sesuai perencanaan. Target selesai 22 Desember harus tetap dikejar,” kata Ridho.