Dosen Pendidikan Sejarah FKIP ULM Mansyur menyebut pro-kontra adalah hal lumrah di negara demokrasi. Namun sebagai sejarawan, ia berpandangan keputusan itu sudah sesuai dengan peran Soeharto dalam membangun negara.
"Bahkan memiliki dasar historis dan kontribusi nyata yang tidak bisa diabaikan," ungkapnya kepada Radar Banjarmasin, Senin (1/12).
Baca Juga: Jelang Momen 5 Rajab, Stok BBM Dipastikan Aman
Mansyur menyebut peran Soeharto dalam memulihkan ekonomi nasional sebagai alasan terkuat. Keberhasilan Indonesia keluar dari krisis ekonomi awal 1960-an menunjukkan kapasitas kepemimpinan Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi modern.
Saat dilanda inflasi mencapai 650 persen pada 1966, pemerintahan Soeharto berhasil menurunkannya menjadi di bawah 20 persen dalam beberapa tahun.
"Itu capaian yang sangat menentukan bagi keberlangsungan negara," ujarnya.
Baca Juga: Perbaikan Drainase Jalan Trikora Kejar Target Momen 5 Rajab Sekumpul
Mansyur memaparkan, periode pertumbuhan ekonomi 1986–1996 yang konsisten berada di atas 7 persen per tahun menjadi bukti keberhasilan pembangunan jangka panjang. Kebijakan deregulasi, pembukaan investasi asing, hingga industrialisasi menjadi motor penggerak berkembangnya sektor manufaktur Indonesia.
Penurunan angka kemiskinan menjadi indikator penting lainnya. Dari lebih 50 persen pada awal 1970-an, angka tersebut menurun drastis menjadi sekitar 11 persen pada 1996.
"Ini menunjukkan kebijakan pembangunan berjalan sistemik dan berkelanjutan," katanya.
Baca Juga: Balangan Raih 76 Medali di Peparprov Kalsel 2025, Finis Peringkat 9
Di sektor pangan, Mansyur menyoroti keberhasilan swasembada beras pada 1984 sebagai pencapaian strategis. Program intensifikasi pertanian, penyediaan sarana produksi, dan pembangunan irigasi di era Soeharto memberikan dampak besar terhadap ketahanan pangan nasional.
Ia juga menilai pembangunan infrastruktur di luar Jawa sebagai langkah pemerataan penting. Jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum dibangun masif, disertai program transmigrasi untuk menyeimbangkan distribusi penduduk dan ekonomi antarwilayah.
Mansyur turut menyinggung aspek politik di era kepemimpinan Soeharto. Pasca peristiwa 1965–1966, Indonesia berada dalam kondisi rawan perpecahan.
Baca Juga: Yuni Sulaiman Kembali Pimpin Golkar Banjarmasin, Terpilih Aklamasi di Musda
"Stabilitas politik yang dibangun Orde Baru, meski otoriter, memberi ruang bagi pembangunan jangka panjang," ucapnya.
Dengan rangkaian kontribusi tersebut, Mansyur menilai gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Mulai dari pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, stabilitas politik, hingga percepatan pembangunan sosial terekam jelas di masa Presiden Soeharto.
Dampaknya terhadap arah pembangunan negara, Soeharto memiliki peran signifikan dalam perjalanan Indonesia modern.
Baca Juga: Dinkes Kalsel Siapkan Layanan Kesehatan untuk Jamaah 5 Rajab Sekumpul
"Sehingga dari sisi kontribusi, gelar (pahlawan) itu sudah memiliki dasar kuat untuk diberikan kepada Presiden RI kedua," tandasnya. (*)
Editor : M. Ramli Arisno